Cerita IMUN

Sebuah pengalaman berbeda saya rasakan ketika mengikuti perhelatan IndonesiaMUN di Kampus UI Depok. Acara ini diselenggarakan dari tanggal 23-27 October 2010 diprakarsai FISIP UI dan bekerja sama dengan United Nations Information Center Jakarta dan Direktorat Jenderal ASEAN Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Upacara pembukaan dimulai pukul 8.30 tanggal 24 di Balai Sidang UI yang dihadiri 177 delegasi seluruh Indonesia dan dibuka oleh dekan FISIP UI, Bambang Shergi Laksmono, lalu dilanjutkan dengan pidato Direktur United Nations Information Center for Indonesia (UNIC) Michele Zaccheo.

Berlanjut pada workshop peserta terkait energi nuklir yang menjadi tema besar IndonesiaMUN 2010. Dibuka oleh Mantan Menteri Pertahanan RI, Prof. Juwono Sudarsono yang menyatakan, adalah tantangan bagi bangsa Indonesia untuk menyelaraskan ranah publik dan privat ASEAN didasarkan lokasi geopolitis dan keuntungan geoekonomis kompetitif. Indonesia wajib menggabungkan kekuatan soft, smart, dan hard agar pemerintah, militer, pihak swasta, dan masyarakat sipil dapat saling terhubung, bekerjasama, dan saling bersaing.

Lalu dari Departemen Ilmu Hubungan Internasional FISIP UI Edy Prasteyono, Ph. D. Berbicara mengenai nuklir. Bahwa betapa pentingnya pembahasan energi nuklir dengan alasan pertahanan dan keamanan, prestige, bargaining power politis yang ditujukan untuk berbagai kepentingan, serta kompensasi atas kekurangan senjata konvensional. Ditambah lagi Edy menjelaskan tentang isu non proliferasi dan ancaman nuklir.

Bantarto Bandoro dari FISIP UI, menjelaskan kepentingan strategis dari denuklirisasi semenanjung Korea dan tujuan ASEAN Regional Forum di masa yang akan datang. Dia memberi usulan susunan sementara perjanjian damai, yakni deklarasi perdamaian yang intinya mendeklarasikan akhir dari permusuhan, mekanisme perdamaian demi menggantikan Komisi Armitase Militer yang didirikan untuk mengawasi gencatan senjata di akhir peperangan, tak lupa kepercayaan diri mengurangi kecurigaan yang dapat melahirkan perselisihan.

Pembicara terakhir untuk workshop ini adalah Maryam Ayuni yang menjabat sebagai Direktur Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. Beliau menjelaskan kondisi energi nasional sekarang. Maryam juga membahas mengenai kebijakan energi nasional dan peraturan serta insentif bagi investasi energi. Menurutnya, Indonesia sedang berfokus pada ekonomi hijau (green economy), khususnya sektor energi yang dapat diperbaharui ataupun konservasi energi. Pemerintah menargetkan 25% saham energi yang dapat diperbaharui pada tahun 2025, atau yang dikenal dengan nama 2525 Vision.

Untuk menjadi delegasi IndonesiaMUN sebelumnya harus melalui beberapa tahapan. Pertama pendaftaran yang dimulai sejak Juli 2010 melalui situs online ataupun roadshow di banyak kota, yakni Bandung, Semarang, Makassar, Jogjakarta, Padang, Bali, dan Denpasar. Sejumlah 1.050 mahasiswa di Indonesia dan ASEAN mendaftar melalui tahapan seleksi ini yang berupa pengiriman esai berjudul “A Letter to Ban Ki-moon: How UN Could Contribute to the peaceful use of nuclear”. Dari Undip sendiri lolos tiga orang, yakni saya, Banun Diyah, dan Farisa Sirtika.

Setelah upacara pembukaan selesai, tiap komite menempatkan diri di tiga tempat, yaitu Balai Sidang UI, AJB FISIP UI, dan Gedung Komunikasi FISIP UI untuk memulai konferensi. Pada hari Minggu kita melakukan simulasi dengan nama Confrence Zero. Yakni latihan dan pengenalan tata acara sebelum melakukan sidang di hari berikutnya. Kita dikenalkan dengan Moderated Caucus, Unmoderated Caucus, hingga Parallel Caucus dan lainnya. Simulasi sidang PBB sangat awam bagi saya, disini terus berusaha mengimbangi alurnya walau terkadang muncul kebingungan.

Konferensi yang mengambil tema besar energi nuklir dengan tagline “Challenging Future Challenges: Bringing Diplomacy Forward” memasuki sesi 1 dan 2 hari Senin, 25 Oktober 2010, dan sesi 3 dan 4 pada Selasa, 26 Oktober 2010, sesi terakhir tanggal 27 Oktober yang dilanjutkan dengan upacara penutupan di Balai Sidang UI.

Comittee Session 1 & 2 :Senin, 25 Oktober 2010

Karena masuk sebagai delegasi Sri Lanka di Asean Regional Forum, maka konferensi bertempat di ruang AJB Fisip UI beserta 47 delegasi lainnya. Konferensi di pimpin oleh Carolina D.Rainintha Siahaan, dibantu Rana dan Gadis serta beberapa observer dan pages. Melewati beberapa debate mengenai pemililihan topik antara Denuclearization Of Korean Peninsula dengan Nuclear Terrorism, terpilihlah topik denuklirisasi Semenanjung Korea sebagai bahan selama sidang berlangsung. Dari konfrensi ini delegasi diharapkan membuat working paper hasil dari caucus yang ada.

Selain itu diadakan konsekuensi bagi yang terlambat. Yakni di akhir sesi yang telat diminta menari sesuai dengan video yang disiapkan director on board. Kebijakan ini sudah disepakati bersama sejak Confrence Zero. Kita bahkan bisa mengajukan motion of extension time for entertainment jika memungkinkan.

Malam setelah mengikuti konferensi, kami berangkat menuju Sultan Hotel dimana ada UN Day yang merayakan anniversary PBB ke-65. Acara ini dihadiri banyak tokoh penting, yakni para diplomat dari berbagai negara, anggota parleman, hingga Foke sang Gubernur. Namun sayang karena terjebak macet selama 4 jam, saat kami datang sudah banyak tokoh yang pulang. Beruntung Mr. Michele Zaccheo dari UNIC menyambut rombongan IMUN dengan sangat hangat. Kami dijamu dengan hidangan mewah dan pertunjukan musik tari tradisional. Bahkan kami juga sempat poco poco bersama beberapa diplomat.

Comittee Session 3 & 4 : Selasa, 26 Oktober 2010

Sidang kali ini lebih panas dari yang kemarin. Mulai muncul banyak usulan kebijakan dari para delegasi untuk membuat titik temu gesekan yang terjadi antara DPRK dan USA maupun alliesnya. Beruntung setelah banyak lobi dan diplomasi yang ketat, di akhir sesi ke empat kita sudah bisa membuat draft resulution yang di sponsori mayoritas delegasi. Amat dibutuhkan wawasan yang luas dan cara berpikir kritis disini.

Lepas sidang, kami bersiap siap menghadiri dan tampil pada acara Cultural Night di parking lot FISIP. Semua peserta baik dari Indonesia maupun ASEAN wajib berdandan merepresentasikan dari mana mereka berasal. Bekerja sama dengan mahasiswa dari UNNES, UNISULA, Paramadhina, dan UPN kami tampil dengan tembang geguritan dan mainan khas Jawa. Di akhir acara, ada pengumuman best costume dan best performance. Kostum terbaik dimenangkan oleh Nadya dari Unpar dengan kostum Balinya, penampilan terbaik diperoleh Dwy dari Mulawarman dengan Fashion Show Dayak. Sungguh malam yang menyenangkan.

Comittee Session 5 : Rabu, 27 Oktober 2010

Bermunculan banyak amandemen yang diajukan oleh delegasi ARF atas Draft Resulution yang sudah di buat. Setelah melewati sekitar 70 Caucues, 7 Working Paper, dan 1 Draft Resolution, Comittee Session terakhir ini ditutup dengan tepuk tangan meriah tanda semua delegasi setuju atas Resulution yang sudah di amandemen. Dalam komite ARF sebuah resolusi harus mendapat suara bulat jika konferensi ingin dianggap sukses.

Konferensi IMUN resmi ditutup di Balai Sidang UI. Semua hasil yang sudah didapat, yakni berupa resolusi akan disampaikan kepada Kementrian Luar Negeri Indonesia dan UNIC. Namun sebelumnya, terdapat sidang terbuka dimana Director dari tiap komite (General Assembly, UN Security Council, dan ASEAN Regional Forum) memberikan kesimpulan dan ringkasan dari hasil sidang masing masing. Di lanjutkan Edy Prasetyono, Ph. D. selaku Wakil Dekan FISIP UI memukul gong sebagai simbol penutupan acara.

Lalu yang paling ditunggu adalah pengumuman penghargaan bagi delegasi terpilih. Untuk komite Asean Regional Forum, penghargaan Honorable Mention diberikan pada delegasi yang merepresentasikan Russian Federation dari Universitas Parahyangan (Unpar) dan Universitas Mulawarman, yaitu Jason Irawan dan Nirmalawati Usman. Nadya Yolanda dari Unpar yang memang sangat bersemangat dari awal berhasil meraih predikat Outstanding Delegates. Pemenang kategori Best Delegation jatuh pada delegasi USA, yaitu Emirza Adi Syailendra dari UI dan Bara Ekiyama dari UGM.

Di komite General Assembly, penghargaan Best Regional Delegation diraih oleh Hanimai Macumbal dari Mindanao State University Filipina. Andhyta Firselly Utami dari UI memenangkan Honorable Mention. Kategori Outstanding Delegation dimenangkan oleh Jhendra Samodra dari Universitas Gadjah Mada, sedangkan Best Delegation direbut oleh Mahesh Dadlani dari UI.

Last but not least, UN Security Council yang diwakili hanya 15 delegasi terpilih membawa Yurgen Alifia dari UI sebagai Honorable Mention. Outstanding Delegation dimenangkan oleh Dimas Muhammad dari Unpar, dan predikat Best Delegation jatuh pada Fajri Muhammadin dari UGM.

Dari acara ini banyak pengalaman berharga sekaligus dapat memperluas jejaring pertemanan, baik dengan sesama delegasi maupun tokoh penting. Semoga IMUN tahun berikutnya dapat lebih sukses dan lebih baik. Bersama membangun kesadaran pemuda akan pentingnya keterlibatan mahasiswa dalam upaya pemecahan isu internasional. Mempersiapkan pemimpin masa depan bangsa yang mampu bersaing secara global dalam posisi hubungan antarbangsa.

Sincerely yours,

Nurul Latifatun Nisa

Delegate of Sri Lanka

Nasdem, Imbrio yang Berkembang

Sebuah gerakan politik baru yang misterius diluncurkan. Nasional Demokrat, dipimpin oleh Surya Paloh dan didukung beberapa tokoh penting negeri ini. Seperti deretan tokoh nasional yang terlihat mendominasi sebagai deklarator. Deklarasi yang berlangsung awal Februari di Istora Senayan lalu dihadiri oleh para deklarator dari berbagai unsur dan latar belakang. Antara lain, Anis Baswedan, Sultan Hamengku Buwono X, Syafii Maarif, Khofifah Indarparawansa, Siswono Yudohusodo, Ferry Mursyidan Baldan, Syamsul Mua'rif, Enggar Tyasto Lukito dan Surya Paloh sebagai sebagai pendiri utama.

Kehadiran Sultan Hamengku Buwono X dari Yogyakarta disini cenderung memberikan citra baik. Diyakini sebagai bagian “orang jujur” yang jumlahnya sedikit di Indonesia. Nasdem yang koneksi keluarga lamanya adalah Golkar terus meyakinkan diri bahwa ormas ini murni sebagai wadah gerakan sosial kemasyarakatan yang bertujuan untuk mengimbangi gerakan politik dari partai. Tujuan utamanya untuk membangun komitmen bersama untuk berkontribusi sebesar-besarnya menciptakan kesejahteraan rakyat.

Asumsi banyak bermunculan mengenai bagaimana pula kaitannya dengan pengabdian Paloh di Golkar yang tidak bisa disebut sebentar. Atau dia yang mencabang melawan Bakrie untuk menjadi pimpinan Golkar. Adakah semuanya saling terkait dengan lahirnya Nasdem ini?

Surya Paloh pernah mengatakan, “Kita semua berharap era reformasi akan membawa kita ke posisi yang lebih baik. Reformasi belum membantu kami mencapai tujuan kami. Orang tumbuh lebih egois.”

Memang hal yang manusiawi dan tidak bisa diperdebatkan. Kecuali bahwa hal ini terjadi pada tidak banyak orang di Indonesia. Para elit yang egois, yang tak bisa berhenti menunjukan hal buruknya. Minta mobil baru gratis lah, rumah gratis lah, laptop, atau semua kemewahan lainnya. Jika mereka bekerja dengan maksimal mungkin dan bukan orang berpunya masih bisa dipahami, tapi disini para elit sudah punya segalanya dan tak jarang dipamerkan.

Sebagai akibatnya, yang miskin makin miskin, yang kaya semakin kaya, yang diam tetap bodoh dan Surya Paloh berharap Nasdem akan mengurangi beban rakyat.

Anis Baswedan bergabung dengan Nasdem selama ini bukan partai politik. Lagipula dia telah berkomitmen dengan Surya Paloh untuk tidak mengubah organisasi ini menjadi partai politik.

Namun, menurut Meutya Hafid, ketua panitia Nasional Demokrat, tidak menutup kemungkinan bahwa organisasi adalah awal dari sebuah partai politik, tetapi mengatakan bahwa mereka akan menunggu untuk melihat reaksi publik.

Nasional Demokrat diharapkan bisa menjunjung pluralisme dan demokrasi sebagai bekal untuk melindungi rakyat dan membawa perubahan menuju kesejahteraan bangsa. Apalagi organisasi masyarakat ini dikatakan tidak mengarah pada partai politik yang sarat akan kepentingan. Ormas ini juga merupakan perwujudan kebebasan berserikat dan di luar gerakan politik. Karena idealnya gerakan politik itu perlu perimbangan gerakan moral, agar tidak melenceng. Jadi bisa dikatakan Nasional Demokrat lahir karena unsur ketidakpuasan yang menginginkan gerakan berbasis perubahan.

Jika nantinya Nasional Demokrat bermetamorfosis menjadi partai politik yang tujuannya juga mencari kekuasaan, saat itu hubungannya akan merenggang dengan para tokoh civil society seperti Anis Baswedan dan lain-lain. Anggota lainnya mungkin akan berisi para muda yang ingin belajar politik dalam wadah baru. Atau yang lebih menyedihkan lagi adalah para tokoh yang tersisih dari partai lain. Yang masih mempunyai harapan mengenai perbaikan posisi masing masing di masa mendatang.

Dalam hal ini, bisa terlihat sejauh mana simbol Sri Sultan Hamengkubuwono X menjadi pemikat dan pengikat bagi para konstituen baru yang akan diuji bila nanti Nasional Demokrat benar-benar menjadi partai Politik.

Memang diharapkan jangan berbicara mengenai partai dulu. Jika masyarakat sudah bisa membedakan kalau Nasdem benar-benar gerakan yang memperjuangkan rakyat, kemungkinan nanti orang orang sendiri yang akan mendorong supaya ini jadi partai.

Lalu bagaimana Nasdem bisa dikatakan berhasil? Keberhasilan Nasional Demokrat adalah apabila orang sudah bisa membedakan kalau ormas ini betul-betul berorientasi pada rakyat dan juga sebagai suatu gerakan perubahan yang menandai perbedaan nasional demokrat versus neolib demokrat.

Nasdem yang mengangkat isu Restorasi Indonesia bisa menjadi salah satu upaya membangkitkan kembali kejayaan Indonesia. Dengan begitu semua orang harus bekerja, baru kita bisa berhasil menuju kebangkitan dan kejayaan Indonesia seutuhnya. (kamarcahaya. 3/7)

Langkah Tegas Hingga Tuntas

Senin dini hari di penghujung Mei, di perairan dekat jalur Gaza banyak saudara kita yang tergabung dalam relawan dari seluruh dunia dengan membawa banyak bantuan bagi rakyat Palestina menjadi korban atas kebrutalan Israel. Dari kejadian tersebut belasan nyawa melayang dan banyak korban luka. Penyergapan ini juga membawa 12 WNI sebagai tawanan di Israel. Sudah seharusnya pemerintah bersikap tegas dan bertindak dalam menyikapi serangan Israel ini. Selain karena ada WNI yang menjadi korban, serangan ini merupakan suatu kriminal yang tidak bisa didiamkan saja.

Penyergapan dan aksi kekerasan Israel pada kapal Mavi Marmara yang membawa misi kebaikan kemanusiaan internasional ke jalur gaza palestina tanggal 31 Mei lalu menyebabkan sejumlah korban jiwa. Sebanyak 16 orang dari berbagai negara dinyatakan tewas dalam penyergapan ini.

Berawal dari blokade Israel pada jalur Gaza secara sepihak di Januari 2009 yang jelas melanggar Hukum Internasional. Hingga sekarang rakyat Palestina mengalami derita berkepanjangan.

Penyergapan Israel pada Mavi Marmara jelas merupakan tindak ilegal karena dilakukan di perairan Internasional. Secara tidak langsung, melalui penyergapan ini Israel melakukan hambatan atas proses perdamaian di negeri Timur Tengah. Yang sekarang sedang memasuki tahap proximity talks.

Menyikapi hal ini sebaiknya pemerintah turut bekerja sama dengan masyarakat Internasional agar Israel mempertanggungjawabkan seluruh tindakannya sesuai hukum Internasional yang berlaku. Dengan bantuan PBB yang memiliki piagam PBB yang memungkinkan tindakan investigasi atas penyergapan ini, peristiwa ini harus memasuki pengadilan Internasional jika terus berkepanjangan.

Setelah diketahui belasan Warga Negara Indonesia yang jelas menjadi korban kejadian ini, pemerintah wajib bersikap tegas pada kebrutalan Israel itu. Jangan hanya diam petanda tunduknya pemerintah pada anak kesayangan Amerika tersebut.

Konflik Palestina-Israel memang bukanlah persoalan agama, melainkan persoalan kemanusiaan. Pemerintah yang pernah berjanji akan membantu perjuangan rakyat palestina maka pemerintah wajib merealsasikannya. Membuka akses diplomatis dengan memaksimalkan hubungan bersama negara lain di Timur Tengah demi membuka jalur akses aman ke Gaza.

Tidak cukup hanya mengutuk. Perlu realisasi sikap pemerintah terhadap Israel. Sekembalinya WNI yang sempat menjadi tawanan Israel, sudah seharusnya pemerintah bisa lebih tanggap dan mampu berkoordinasi dengan lebih baik perihal relawan kemanusiaan yang masih dan akan memasuki jalur Gaza. Koordinasi ini agar keselamatan para relawan bisa lebih terjaga, siapapun nanti berikutnya.

Pemerintah harus bisa memastikan perlindungan hak WNI yang lebih manusiawi. Perlunya perlindungan hukum di negara orang memang terganjal oleh tidak adanya hubungan diplomatik Indonesia dengan Israel. Cara mudahnya pemerintah bisa menitipkan perlindungan WNI pada negara sahabat yang memiliki hubungan diplomatik dengan Israel.

Pemerintah jelas bertanggungjawab atas kondisi warganya yang berada di luar negeri. Demi mengundang simpati publik, sebaiknya pemerintah menghindari sikap yang membawa antipati. Hal ini demi menjaga pemerintah dari pelampiasan kekesalan rakyat pada Israel.

Sebagai bagian dari masyarakat Internasional, Indonesia dapat mengusulkan sidang yang membuat resolusi yang tidak hanya mengutuk namun bisa melakukan kekerasan pada Israel. Seperti pembuatan Majelis Umum-PBB pada Uniting For Peace saat mengakhiri perang Korea.

Jika masuk pada Dewan Keamanan PBB, dikhawatirkan pemerintah Amerika akan menggunakan hak vetonya untuk melindungi Israel dari kebijakan yang tidak menguntungkan.

Dengan MU-PBB yang tidak mengenal hak veto, semua aspirasi negara dunia dapat tertampung. Semua negara yang akan mengikuti MU-PBB wajib mempersiapkan rancangannya dengan baik dan benar. Menjunjung kepentingan keamanan Internasional.

Ultimatum yang bisa disampaikan pada Israel untuk menghentikan semua bentuk pelanggaran Hukum Internasional, termasuk menabut blokade Israel di jalur Gaza.

Indonesia yang memiliki hak untuk berpendapat perdamaian dan keamanan dunia, semua dipengaruhi situasi politik dan keamanan Timur Tengah, terutama Palestina. Jika semua masyarakat dunia bersatu dan serius menangani Palestina, bukan tidak mungkin kemerdekaan Palestina akan tercapai. Selain itu penting juga untuk mewujudkan perdamaian yang permanen.

Semua demi kebaikan bersama. Seluruh lapisan di masyarakat Internasional bisa bergandeng tangan untuk melawan Israel yang telah banyak melakukan pelanggaran di Hukum Internasional. (12/6)

Kembalilah Disaat yang Tepat

Sri Mulyani keluar sebagai pahlawan yang dipuja-puja setelah penunjukannya sebagai Managing Director di World Bank beberapa saat setelag mulai terungkapnya kebenaran dari Bailout Century. Lalu jika masih saja ada yang berpendapat bahwa terpilihnya bu Ani di World Bank sebagai upaya penyelamatan dirinya dari kasus Century, itu tidak terlepas dari anggapan lemahnya pemerintahan SBY. Jelas terlihat di awal, bagaimana Sri Mulyani yang dikorbankan. Pembelaan SBY pada Sri Mulyani lebih terlihat sebagai basa-basi politik saja.

World Bank yang sahamnya dimiliki oleh Amerika Serikat dan keputusan bailout Century didasarkan pada adanya pengaruh krisis global yang dimulai dari Amerika sendiri. Apakah benar bailout itu merupakan saran dari Amerika Serikat.? Dimana utang luar negeri Indonesia di dalam World Bank cukup besar jumlahnya. Jika kebijakan bailout century Merupakan saran Amerika, tentu Sri Mulyani dikehendaki Amerika untuk tetap menjadi Menteri Keuangan Indonesia karena dia diasumsikan sudah lebih paham dengan sistem yang ada.

Melihat alasan di atas, pemilihan Sri Mulyani sebagai Managing Director di World Bank tentu murni asas profesionalitas semata bukan asas kedaulatan. Pilihan memang menjadi milik Sri Mulyani. Amat manusiawi bagi Sri Mulyani bahkan siapapun untuk menerima tawaran yang lebih menghormati dirinya serta yang mampu melepaskannya dari tekanan meski tawaran itu dari pihak lain.

Menjadi pertanyaan banyak pihak, akankah pengganti Sri Mulyani dapat lebih baik? Dikhawatirkan penggantinya nanti hanya menjadi penata buku keuangan negara yang tak akan mengeluarkan kebijakan selain demi memperkuat rupiah saja. Kembali, seorang profesional masih belum cukup dalam mengarungi arus pemerintahan negeri ini.

Di tengah politik kita yang sedang carut marut, anak bangsa yang di negaranya sendiri ditekan justru oleh bangsa lain ternyata dibutuhkan. Karena hal ini semoga banyak pihak yang tersadarkan akan kehilangan besar bangsa indonesia. Sri Mulyani merupakan satu dari sekian anak bangsa yang tidak dihargai di negeri sendiri tapi dibutuhkan bangsa lain.

Sri Mulyani memang dinilai tidak cakap berpolitik, tapi memang ada berapa banyak elit politik ideal di negeri ini? Toh semuanya seakan berlangsung sambil jalan saja. Learning by doing. Pendukung Sri Mulyani yang sempat mencanangkan slogan “she’ll be back” tentu menjadi angin segar bagi atmosfer politik kita ke depan.

Sekarang Sri Mulyani menjadi seorang figur sentral selain wajahnya yang tersirat kecerdasan (terlepas dari isu neolib yang mungkin akan diperbaiki suatu hari nanti). Dengan pengembangan elektabilitas yang baik tentu suatu hari nanti Sri Mulyani dapat melenggang sebagai capres 2014 nanti.

Jangan dulu bandingkan dia dengan politisi perempuan yang selalu necis beraksi. Bukan pula yang berlaku berlindung dibalik suami yang sempat ada di kehidupan bernegara kita. Dia tidak setipe dengan itu.

Sebagai perempuan Indonesia yang pintar, dia pantas mendapatkan hal-hal yang menjadi langka yakni penghargaan dari bangsa lain. Bangsa yang lebih maju dari negara kita. Bukan status warisan tapi sesuatu yang diraih.

Jika memang nanti Sri Mulyani Indrawati mencalonkan diri sebagai presiden mendatang, partai mana yang akan mengusungnya? Tentu partai yang tak kalah cerdas.

Sebagai review ritme politik kita selama ini. Lihatlah sebuah pengalaman dari golkar. Partai yang sampai sekarang masih memiliki abdi setia dan digandrungi banyak golongan. Apakah nantinya Ketum Ical tak lagi hanya diam saja dan mengusung orang lain sebagai calon agar tidak mengulangi seperti pendahulunya JK? Lalu adanya Nasional Demokrat yang berpotensi bermetamorfosis sebagai partai politik suatu waktu nanti. Pertanyaan yang sama juga berlaku pada Surya Paloh.

Dari semua itu, Sri Mulyani adalah suatu opsi yang cerdas dan tegas. Bisa dibilang sebagai pilihan bagi partai masa depan. Hingga sekarang Sri Mulyani belum ada pesaingnya. Terlebih bu Ani yang akan ditempa banyak pengalaman di Internasional. Dimana kemampuan dan keahlian dia akan bertambah dan akan mungkin mendapat dukungan dari dunia Internasional.

Ingin mengubah pola keterpilihan bangsa Indonesia. Akhirnya prestasilah yang menjadi pertimbangan rasional. Pergeseran nilai ini yang sepatutnya dipertimbangkan. Jangan hanya karena dia anak siapa. Cucunya siapa. Weton nya bagaimana. Bahkan hingga klenik dibawa serta lalu dianggap sebagai sang penyelamat bangsa.

Amatlah menjadi pengorbanan besar jika bangsa kita tetap menganut sistem yang tidak berkembang. Sistem yang masih saja “belum nalar”. Kita republik, bukan kerajaan.

Subsidi Silang Saling Tolong

Mahalnya pendidikan di indonesia sudah menjadi wacana umum dan belum ada solusi riil dari pemerintah. Padahal, mulai dari tingkat TK hingga bangku perkuliahan, uang yang dikeluarkan tidaklah sedikit. Hal ini membuat orang yang kurang beruntung mengambil pilihan untuk tidak sekolah. Ya, karena pendidikan di Indonesia tergolong mahal.

Bayangkan saja, untuk masuk TK minimal mengeluarkan uang sekitar Rp. 500.000,00. Berlanjut untuk masuk SD standarnya hingga satu juta. Lalu masuk SMP atau SMA mencapai 5 juta. Sudah bisa dibayangkan bagaimana untuk masuk perguruan tinggi?

Sampai pada suksesnya pembatalan UU BHP, sebelumnya pendidikan di Indonesia dihadapkan pada layanan publik yang di Badan Hukum-kan. Tentu berisiko pada konsekuensi ekonomis dan politis yang amat besar. Pemerintah menjadi mudah melemparkan tanggung jawab pendidikan pada pemilik badan hukum yang tidak jelas. Dan berdampak pada biaya pendiikan yang melambung tinggi di beberapa PTN favorit.

Memang, privatisasi yang menunjukan semakin lemahnya peran negara dalam hal pelayanan publik merupakan dampak dari tekanan hutang dan kebijakan demi pembayaran hutang. Contohnya saja seperti yang terlihat dalam Pasal 53 (1) UU No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Pasal ini menyebutkan penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan. Dan akhirnya sama seperti perusahaan, sekolah dibebaskan mencari modal untuk diinvestasikan dalam operasional pendidikan.

Ancaman nyata dari privatisasi pendidikan adalah pemerintah melegitimasi komersialisasi pendidikan lalu menyerahkan tanggung jawab pengadaan pendidikan pada pasar. Lalu sekolah akan memiliki otonomi dalam menentukan biaya penyelenggaraan pemerintah. Logikanya, sekolah akan memasang tarif tinggi dengan alibi untuk meningkatkan dan mempertahankan mutu. Sudah jelas akhirnya rakyat yang kurang mampu makin kesulitan untuk menikmati pendidikan yang dibatasi, bahkan dikotak-kotakkan. Kesenjangan sosial makin jelas terasa.

Pendidikan yang dinilai berkualitas memang tak bisa dikategorikan murah. Sebenarnya pemerintah berkewajiban untuk menjamin setiap warga negara memperoleh pendidikan yang layak bagi berbagai lapisan. Namun realitasnya pemerintah justru lebih sering cuci tangan.

Solusi yang dibutuhkan tentu lebih mendasar dan fundamental. Hal ini hanya akan dapat diwujudkan dengan perombakan secara menyeluruh. Dapat diawali dengan perubahan pola berpikir dari sekuler menuju mengandalkan pragmatis dan praksis.

Seperti contohnya pada perguruan tinggi. Dana untuk mengoperasikan universitas memang berasal dari pemerintah dan masyarakat. Layaknya di negara maju, pendanaan universitas tergantung pada asal pembenrukannya. Jika itu universitas milik negara, maka wajar pemerintah memberikan dana secara rutin hingga 100 persen. Namun jika menganut sistem badan hukum milik negara maka proporsinya sekitar 30 persen.

Berapapun dana dan bentuk proporsinya, universitas diharapkan tidak akan menjadi benar benar komersial jika seluruh dana yang didapatkan digunakan untuk peningkatan mutu, termasuk bagi mahasiswa yang kurang mampu.

Dikenal dengan kata nirlaba, yakni hasil dari kegiatan universitas yang tentu tidak boleh diberikan pada pihak lain untuk menghindari komodifikasi.

Jika hal ini dilakukan secara benar dan berimbang maka dapat menyelesaikan masalah secara nasional. Seperti mengatasi uang sekolah bagi masyarakat yang kurang beruntung dari gabungan sumber dana masyarakat.

Dana bisa dihimpun melalui riset dan pengembangan, industri, serta menghimpun dana dari masyarakat, yaitu mahasiswa yang mampu membayar seluruh kebutuhan pendidikan. Maka subsidi silang dapat terealisasi jika mahasiswa membayar melebihi anggaran dana yang dibutuhkan dalam pendidikannya. Dari pihak universitas sendiri semestinya mengumpulkan dana dari berbagai kegiatan serupa.

Dana yang dihimpun dapat digunakan juga untuk peningkatan kualitas dosen terkait program peningkatan mutu universitas. Dalam pembelajaran kapasitas dosen amat berperan penting.

Dengan dana yang dinilai cukup besar, operasional bisa dikembangkan pada beasiswa dan pemberian bantuan uang sekolah maupun biaya lainnya. Pengawasan keberlangsungan program ini dapat dilakukan bersama. Baik dari civitas akademika maupun eksternal universitas. Sebagai indikasi suksesnya sistem tersebut, akan tampak bahwa dalam universitas memiliki lebih besar jumlah mahasiswa yang bersubsidi daripada yang membayae penuh.

TANAM POLA PERILAKU JUJUR

Ujian Nasional yang menjadi momok banyak siswa SMA dan SMP telah usai dilaksanakan beberapa waktu lalu. Berita kecurangan banyak dijumpai diberbagai wilayah seluruh Indonesia. Baik laporan resmi maupun yang nonformal. Akhirnya kecurangan menjadi suatu “tradisi” yang selalu dikaitkan dengan pelaksanaan UN.

Tim Pemantau Independen dan Panitia Pengawas Ujian Nasional SMA/MA/SMK 2010 Nusa Tenggara Barat, melaporkan 210 sekolah ke Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) karena terindikasi curang dalam pelaksanaan ujian nasional.

UN memang menjadi parameter kelulusan. Kemampuan siswa diuji melalui UN. Namun sayangnya parameter yang dipakai akhirnya menjadi beban bagi sekolah, yakni siswa dan guru. Karena, kemampuan tiap siswa adalah tidak sama. Sekolah yang bertaraf tinggi tentu berbeda dengan yang berada dinilai subordinat.

Melihat hal ini, jika parameter harus ketat dan jujur, banyak sekolah yang kualitasnya pas pasan mendapati siswanya tidak lulus UN. Lalu demi menjaga reputasi maka kejujuran menjadi sulit direalisasikan. Tak sedikit para aparatur sekolah yang berlomba untuk menaikan nilai siswanya melalui jalan pintas yang kurang layak.

Memang untuk menghentikan kecurangan yang hampir selalu ada dalam pelaksanaan UN tidak mudah. Selain karena negera kita sangat luas sehingga tidak mungkin terpantau semua secara efektif, faktor ingin membantu yang sedang melakukan UN, baik untuk dikomersialkan bantuannya atau secara suka rela masih relatif menjadi alasan.

Jika kecurangan dilakukan terus menerus, akan sangat merusak sistem pendidikan, bahkan berimbas pada mental dan akhlak murid. Nilai kejujuran dan kesederhanaan yang seharusnya ditanamkan pada anak didik sedari awal belajar dilembaga yang disebut sekolah kian meluntur. Padahal awal dari membangun sebuah negara yang besar adalah kejujuran. Hal ini tidak bisa disepelekan begitu saja.

Jika UN yang dilaksanakan jauh dari asas kejujuran, nilai angka yang dihasilkan hanyalah semu. UN menjadi tanpa makna untuk mengukur kualitas kelulusan. Kebijakan akhirnya menjadi sebuah kebijakan saja tanpa bisa memperbaiki kondisi pendidikan kita.

Menjalani UN tanpa kecurangan akan menumbuhkan rasa percaya pada diri sendiri dan akan membantu melewati ujian berikutnya. Karena dibenak mereka tertanam apa yang mereka dapat adalah hasil kerja keras, bukan karena orang lain. Motivasi untuk terus belajar dan menggali potensi diri akan makin besar.

Siswa harus benar-benar siap dan jangan percaya dengan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Yakni menawarkan kunci jawaban maupun pihak yang mengaku dapat membantu mengkatrol nilai karena semua itu tentu sudah diantisipasi dari penyelenggara.

Suasana belajar yang kondusif perlu dibuat.hal ini tidak bisa dilakukan sendiri sendiri, perlu kerjasama berbagai pihak. Murid yang dididik oleh guru sepintar apapun tak akan berhasil secara sempurna tanpa dukungan orangtua dan lingkungan yang dipilih. Dari pihak pemerintah sendiri sebaiknya mulai mengeluarkan kebijakan yang masuk akal, jujur dan bijak melihat realitas yang ada.

Sesuatu tidak bisa dicapai secara instan. Contohnya saja sekolah akan mengalakkan program untuk mencapai kelulusan pada beberapa bulan sebelum ujian. Pola yang seperti ini tidak bisa terus dipertahankan. Sekolah dijalani untuk mendapatkan hasil baik dari proses pembelajaran keseluruhan. Bukan hanya dalam hitungan bulan. Menjadi cenderung instan.

Guru yang kepayahan menanggapi fenomena ini lalu hanya terfokus pada pelajaran-pelajaran tertentu saja yang di-UN-kan. Pelajaran lain yang tidak di-UN-kan ditanggapi hanya sebagai pelengkap saja.

Sedangkan belajar terlalu cepat juga dapat direpresentasikan pada lembaga pembelajaran yang menyediakan jasa jurus ringkas menjawab soal. Murid hanya paham jawaban benar salah tanpa mengetahui lebih dalam makna yang terkandung dalam soal.

Selain itu peran guru harus bisa lebih dimaksimalkan. Tidak hanya sebagai pengajar, tapi juga berbagi pengalaman belajar untuk dapat memberi gambaran keteladanan bagi siswa. Pemberian tugas bisa yang membangkitkan rasa ingin tahu serta dapat mengakomodasi pengekspresian dan penyampaian ide dari siswa. Dengan begitu siswa menjadi lebih produktif.

Pendidikan diharapkan mampu membentuk karakter dan mental generasi muda yang membudayakan sikap mandiri, bertanggung jawab, demokratis, jujur dan bermoral. Nilai kejujuran wajib dipertahankan. Pemerintah sebaiknya meninjau ulang pelaksanaan UN. Agar tak lagi mengorbankan siswa, guru dan sekolah. Semua berproses, bukan instan.

Usut Markus Secara Tepat

Susno menyebutkan keterlibatan beberapa Jendral dari tubuh Polri sebagai markus. Dan tak terelakan lagi akan banyak campur tangan politik di dalamnya. Terlihat jelas Polri yang dipercaya masyarakat sebagai institusi penegak hukum, pelindung, dan pembimbing masyarakat, mulai membangun kerangka birokrasi yang dominan.

Adanya dugaan “Jendral Markus” bermula dari pernyataan Susno yang saat masih menjabat sebagai Kabareskrim tahun 2009 mendapat laporan pembekakan rekening seorang karyawan pajak. Nomnal dalam rekening tersebut mencapai Rp. 25 Miliar.

Dalam penyidikan tersebut, uang yang disebutkan bermasalah hanya Rp. 400 juta namun kata Susno, Rp. 24,6 Miliar tidak diketahui kemana rimbanya.

Tuduhan Susno ini membuat Kapolri Jendral Polri Bambang Hendarso Danuri kecewa dan kesal. Demi meminta pertanggungjawaban, Propam Polri diperintah untuk memanggil Susno Duadji untuk klarifikasi.

Dari pihak Susno sendiri menganggap pembentukan tim khusus untuk menyelidiki Markus di Polri kurang tepat. Dia berharap kasus ini diusut oleh yang lebih berkompeten. Seperti KPK atau Kejaksaan Agung.

Pemerintah perlu mengkaji tuduhan dari Susno tentang markus dengan terlebih dulu menguji kevalidan tuduhan tersebut. Memang motif Susno mengangkat hal ini masih dipertanyakan. Tapi akan terungkap dengan sendirinya setelah kasus selesai. Demi kelancaran penyidikan, Polri perlu bersikap adil dan berimbang.

Perihal tuduhan tentang markus yang dibuka Susno, Kapolri perlu menonaktifkan aparat tersebut. Hal ini berguna agar bisa segera diperiksa untuk memperoleh keterangan lebih lanjut.

Tentu dengan penonaktifan, menunjukan itikad baik dari Polri sendiri untuk menyelesaikan dengan seksama kasus mafia hukum ini.

Seperti yang telah direkomendasikan oleh Komisi Kepolisian Nasional, setiap pelanggaran hukum harus ditindak. Kompolnas memberikan opsi tiga hal, yakni permasalahan polisi dengan kasus pengusutan dana wajib pajak senilai Rp 25M, bagaimana polisi terikat dengan kode etik, serta perlu ada tim investigasi untuk kasus tersebut.

Usulan dari Kompolnas memang patut diikuti. Selain karena untuk mendapat kepastian hukum, kita juga berharap untuk dapat mengetahui dengan pasti perihal pencairan dana di Century.

Semua harus diusut tuntas dengan penanganan yang adil. Sikap susno yang membuka kartu dari institusi Polri secara langsung dapat membantu membersihkannya dari orang orang yang tak taat akan peraturan dalam lingkungan internalnya. Proses hukum dilakukan untuk membuktikan apakah kesaksian susno terkait markus di kepolisian benar terjadi atau tidak.

Memang cara yang yang dilakukan Komjen Susno tidak bisa dianggap pas. Karena hal ini akan menganggu proses reformasi di polri. Sebaiknya jika memang sudah direncanakan untuk memblow up hal ini, perlu perencanaan yang sistematis serta terarah. Jangan asal tabrak dan tak menghiraukan nasib kedepannya.

Akan muncul wacana krisis kepercayaan pada Polri. Yang sebelumnya masyarakat mempunyai harapan untuk mempunyai kepolisian yang independen dan mandiri, bisa bisa di reposisi terlebih dulu oleh pemerintah. Tentu disini kepolisian akan sangat dirugikan.

Sedangkan kepercayaan sendiri merupakan modal utama yang dibutuhkan Polri untuk menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik. jangan sampai kewenangan mutlak dalam fungsi preventif melahirkan sikap kekuasaan yang arogan.

Moralitas yang dianggap kurang sesuai mengakibatkan rasa adil dan kebenaran menjadi tak jelas, absurb. Jika memang masih ingin mendapat simpati dari masyarakat, Polri perlu mengedepankan komitmen, konsistensi, serta integritas.

Tuntutan rakyat akan kinerja Polri akan makin berat. Masyarakat mengendaki keterbukaan dan pertanggungjawaban dari tiap tindakan polisi. Terutama dalam hal kesetaraan keadilan.

Polri memang dibutuhkan sebagai pengelola dan ketertiban umum serta membantu menstabilkan pemerintahan. Dan sebagai tolak ukurnya suatu keberhasilan atau kegagalan suatu negara.

Dukungan rakyat akan sangat membantu memaksimalkan kerja kepolisian dalam melindungi dan mengayomi rakyat. Sudah tentu untuk mencapainya perlu SDM yang jujur dan kompeten. Selain profesional dan proporsional dalam menjalankan amanat. Jika terlaksanakan dengan baik maka tidak akan susah mengengembalikan kredibilitas polri.

Sebagai salah satu alat negara, polisi harus tetap eksis di negara yang berlandaskan hukum. Semoga Polri akan mengusut secara tegas kasus ini dan yang lain. Pelaporan Susno di follow up dengan baik, isu pelanggaran etika ditindak tegas. Jangan sampai dikesempatan lain Polri mendapat manuver politik dari orang seperti Susno lainnya.

Tanggapi Secara Bijak Isu Reshuffle

Koalisi parpol yang mendukung SBY-Boediono kini menghadapi isu reshuffle yang kian marak dihembuskan. Isu ini berkembang didasari kekecewaan partai Demokrat atas sikap parpol koalisi bersikap pada kasus Century.

Reshuffle memang sepenuhnya merupakan hak prerogatif presiden. Dan tentu partai harus menerima keputusan yang ditetapkan presiden. Sudah seharusnya presiden tahu kebijakan apa yang patut diambil saat kondisi seperti ini.

Walau demikian, SBY pernah menyebutkan bahwa pemerintahan sekarang sudah 90 persen dianggap sukses. Jika memang sudah dianggap sukses, mengapa perlu ada reshuffle? Sedangkan perombakan kabinet dilakukan kalau anggotanya tidak menunjukan kinerja yang bagus. Jika memang reshuffle akan dilakukan tentu berdampak pada kinerja dan stabilitas nasional. Isu reshuffle ini malah akan semakin memanaskan suhu politik tanah air. Perang kepentingan dalam koalisi bisa menimbulkan perpecahan.

Para parpol yang berkoalisi tentu sudah paham konsekuensi yang dihadapi. Pengusutan kasus Century ini ditujukan bagi kemaslahatan rakyat. Memperjuangkan hak rakyat mengetahui untuk apa pemerintah mengalirkan dana pada sebuah bank yang saat itu kolaps padahal tidak berdampak pada sistemik ekonomi negera. Parpol harus siap meski digertak dengan perombakan oleh presiden pada kabinet.

Isu perombakan paling besar ditujukan pada tiga partai koalisi. Yaitu Golkar, PKB, dan PPP. Jika mereka tetap kompak dalam payung yang sama, maka kasus Century yang mendapatkan kucuran dana talangan dari BI ini dianggap tidak masalah.

Sebaliknya, jika partai partai tersebut berbalik bergabung dengan partai oposisi, PDIP, Hanura, dan Gerindra, maka seperti yang diharapkan banyak pihak “kotak pandora” dari kasus Century akan terbuka dan menunjukan siapa sebenarnya yang pantas bertanggung jawab.

Perombakan kabinet bisa diasumsikan sebegai suatu ancaman yang akan berakhir dengan pemecatan kader atau menjadi salah satu jalan parpol untuk menambah jatah kursi di kabinet. Cara ini bisa menjadi bargaining penting pemerintah untuk mengembalikan haluan Golkar, PKB, dan PPP yang terlanjur kritis.

Padahal, Demokrat dengan PKS-Golkar sepertinya mempunyai perbedaan definisi atas koalisi yang dijalin. Demokrat sudah mengungkapkan dari awal, bahwa pembentukan koalisi didasari untuk saling mendukung pemerintahan SBY-Boediono. Sedangkan PKS-Golkar adalah mendukung SBY saja dan tidak terkait dengan partai Demokrat. Hal ini diharapkan dapat membuat anggota kedua partai dalam pansus tersebut mengusut kasus Century tanpa terikat dengan koalisi sebelumnya.

Jangan sampai reshuffle dibuat karena tekanan atau intervensi dari pihak parlemen atau partai politik. Alih alih membawa kebaikan, yang dikhawatirkan adalah permintaan untuk reshuffle bisa terjadi dan berulang lagi. Hal ini bisa menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat pada pemerintah.

Menyikapi hal ini, parpol sebaiknya mengambil sikap untuk lebih bijaksana dan tidak mudah terpancing menyikapi isu reshuffle. Pernyataan tajam dan berlebih yang dikeluarkan oleh parpol perlu dihindari. Hal ini guna menjaga citra parpol itu sendiri di mata masyarakat.

Jika parpol menjadi cenderung ofensif, statement yang dikeluarkan juga akan menjadi tak terkontrol. Cenderung melebih-lebihkan dan terkesan terlampau khawatir. Dengan adanya isu ini, parpol akan menjadi sorotan khalayak. Jangan sampai citra parpol malah menjadi terkesan gila kekuasaan yang malah merugikan. Parpol perlu bersikap lebih “kalem” dan menunggu keputusan yang dikeluarkan presiden.

Tidak ada salahnya menanggapi isu tersebut dengan kepala dingin. Bagi kader yang masih menjabat sebaiknya terus berusaha melakukan tugasnya semaksimal mungkin. Meningkatkan kinerja tanpa mengubris berlebihan isu yang belum jelas.

Jika memang nanti benar akan dilakukan reshuffle kabinet, tak boleh lagi ada keraguan dari pihak presiden. Pembentukan harus didasarkan pada kualitas dan keahlian. Memasukan orang orang yang lebih berkualitas. Tak perlu lagi ada pertimbangan politik dari partai yang akan mendukungnya. Jika hal ini terlaksana dengan baik, legitimasi presiden akan kembali baik di mata rakyat Indonesia. Karena legitimasinya diperoleh dari rakyat, bukan dari parpol pendukung.

Amanat yang ada seiring terpilihnya lagi SBY sebagai presiden, perlu dijalankan dengan memihak kepentingan rakyat. Jika memang reshuffle menjadi sebuah kebutuhan, lakukanlah dengan diiringi rasa tanggung jawab sepenuhnya. Memberi keputusan pasti dan memegang komitmen bersama.

>>sekedar renungan bersama :)

Parpol (masih) Butuh Perbaikan

Dalam hitungan bulan, Pilkada di Jawa Tengah akan segera dilaksanakan. Penduduk Jawa Tengah yang memiliki syarat akan segera memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah mereka. Pilkada yang secara resmi telah menjadi bagian dari Pemilu, mensyaratkan berbagai hal bagi calon yang hendak maju. Seperti yang telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008, bahwa selain dari parpol, peserta pilkada dapat berasal dari pasangan calon perseorangan dan didukung oleh sejumlah orang. Sudah lebih bisa mengakomodir karena pasangan calon yang diusulkan tidak harus dari partai politik maupun gabungan.

Pelaksanaan Pilkada menjadi pembuktian atas asas demokrasi yang negara kita anut. Dimana proses pelaksanaan dapat menjadi parameter keberhasilan pelaksanaan Pilkada. Seperti langsung, bebas, jujur, dan adil. Nilai demokrasi bisa dikembangkan menjadi nilai bangsa. Demokrasi yang mapan maka partisipasi masyarakat demokratis juga akan mapan. Sehingga tak hanya ceremonial saja namun berdasarkan kesadaran politik dan demokrasi. Bagaimana akhir dari proses berjalan dapat diamati dari partai politik dan calon kepala daerah yang maju dalam pilkada nanti. Karena dua bagian ini memegang peranan penting kemana arah nilai demokrasi berjalan.

Sudah awam ditemui pembelian tiket atas calon pada suatu parpol tertentu saat terjadi pilkada. Dengan harapan, bergabung dengan partai politik yang dinilai mempunyai massa banyak akan membantu memenangkan pemilihan nanti. Hal ini didasari atas anggapan bahwa masyarakat masih cenderung fanatik atas partai tertentu. Siapapun yang diusung oleh partai kesayangannya, maka kemungkinan besar akan ikut terpilih. Hal yang dikhawatirkan adalah ketika para pemilih mengesampingkan kualitas dari calon itu sendiri karena terlalu silau dengan parpol dibelakangnya.

Dengan waktu yang relatif singkat, masyarakat sedikit kerepotan untuk mengenali lebih dalam calon pemimpin mereka kelak. Banyak calon melancarkan berbagai macam iklan dan strategi nomer satu mereka di banyak kesempatan. Hal ini dinilai menjadi kurang efektif jika berlebihan. Karena masyarakat butuh pembuktian daripada sekedar wacana. Masyarakat akhirnya menggantungkan kepercayaan pada partai yang telah lebih dulu dikenal dari pada kandidat. Partai dianggap bisa mewakili aspirasi mereka dalam memilih pemimpin seperti yang diharapkan.

Para kandidat sebaiknya menyadari hal ini dan menyikapinya secara bijak. Untuk menghindari prasangka yang berlebih, perlu diselaraskan antara kualitas dan pamor. Dengan mengadakan pendekatan rasional seperti dialog dengan masyarakat dan berusaha memahami serta mempelajari persoalan yang ada. Hal ini dapat membantu perumusan program politik yang masuk akal dan provokatif demi kebaikan bersama.

Banyak calon yang membeli tiket hanya untuk kepentingan pribadi semata. Tanpa kembali melihat partai yang dulu membantunya. Dan dari partai sendiri juga hanya menyediakan fasilitas yang dibutuhkan oleh calon. Tidak peduli apakah akan menang atau tidak. Jika memang kekuasaan yang menjadi pengejaran utama, parpol sebaiknya mencari kandidat yang dapat memajukan partai itu sendiri tak hanya menuruti kemauan pribadi saja.

Partai politik yang ideal dalam memilih calon yang diusung wajib mempertimbangkan calon yang bertanggung jawab dan berkompeten dibidangnya. Tak asal comot dengan iming – iming ”mahar” besar. Selain memperbaiki kinerja juga harus lebih waspada agar tidak ditinggalkan pendukungnya. Lebih menelaah apa yang sebenarnya diinginkan masyarakat. Penting halnya bagi partai politik untuk mengetahui apa yang dibutuhkan masyarakat.

Dalam dinamika politik sekarang ini hendaknya partai yang mencari calon, bukan malah sebaliknya, didatangi pemburu tiket yang ingin menang pilkada. Parpol bisa disebut gagal membangun kaderisasi jika partai mengambil calon dari luar partai, baik pengusaha, tokoh agama, maupun lainnya. Jangan sampai parpol terlihat hanya sebagai penjual tiket pilkada saja karena terlanjur berpikir pragmatis tentang materi.

Menjadi tantangan tersendiri bagi partai politik untuk membenahi sistem yang sudah terlanjur tercerai-berai dan salah kaprah. Komunikasi politik jangan hanya satu arah (top-down). Parpol harus bisa mengartikulasi kebutuhan masyarakat secara baik. Perbaikan dalam perekrutan kader, perbaikan dalam pendidikan politik dan menjadika managemen partai yang lebih demokratis. Dengan demikian diharapkan parpol bisa menjadi alat pencerahan dalam proses demokrasi. Memelihara budaya berpolitik demi mencapai kedewasaan berdemokrasi.

Potret Keadilan Sekarang

Banyak sekali kasus yang bergulir sekarang. Sampai riweuh sendiri melihatnya. Mulai dari rapat pansus Century yang "hot", eksekusi rumah warga yang diwarnai kericuhan, sampai para TKI ilegal di Arab Saudi yang dipulangkan ke Indonesia dengan membawa anak hasil pelecehan seksual. Hiks.. Potret buram perlindungan HAM negeri kita tercinta. >.<

Yang mau saya bahas kali ini adalah kasus Lanjar. Beliau didakwa atas kecelakaan yang merenggut nyawa istrinya sendiri. Padahal kesalahan tidak tunggal pada Lanjar. Saat kejadian, Pantherlah yang menabrak Lastri, istri Lanjar hingga tewas. Lengkapnya klik disini.

Awalnya hanya Lanjar yang dijadikan terdakwa oleh Pengadilan Negeri Karanganyar. Sopir Panther hanya jadi saksi. Pemilik Panther, Pandi Widodo yang seorang polisi malah tak masuk berkas aduan, lucunya malah memberikan surat permintaan damai untuk Lanjar. Hiyah..

Beruntung setelah muncul Moh Taufiq, SH sebagai penasehat hukum Lanjar, pembelaan mulai bisa diakukan. Setelah sempat ditahan di lapas, sekarang Lanjar menjadi tahanan rumah. Anaknya sendiri yang menjadi korban kecelakaan juga ikut trauma. Warih malu berangkat sekolah. Akhirnya minder dan susah berinteraksi lagi dengan kawan sepermainannya di SDN Karangasem III. Kondisi psikologis Warih perlu diperhatikan. Mengingat dia masih dalam masa pertumbuhan.

Inilah bukti nyata ke-abnormal-an keadilan di negeri ini. Dengan mereka yang berkuasa, keadilan tidak mempan digunakan. Sebaliknya, dengan rakyat kecil keadilan sangat ampuh menindas yang lemah. Jangan sampai kasus Minah terulang lagi.

Kasus setaraf ini saja sudah kelihatan tak adil. Gimana Century atau Sidang Pembunuhan NZ??

NB: Foto Dari Kompas

http://stat.k.kidsklik.com/data/photo/2010/01/11/3642412p.jpg

Kesaksian yang Kontroversial

Sebenarnya apa sih yang bikin kedatangan Mantan Kepala Badan Reserse dan Kriminal Polri Komjen (Pol) Susno Duadji di sidang Antasari dipermasalahkan Polri sampai semua fasilitasnya dicabut? Bajunya saat bersaksi? Jabatannya? Status beliau yang diduga menerima 10 miliar dari aliran dana Century? Atau apanya? Sampai sampai densus 88 sowan ke rumahnya segala dini hari tadi.

Susno membuat kegegeran dengan hadir dan bersaksi untuk meringankan terdakwa Antasari Azhar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam kesaksiannya, Susno buka-bukaan soal BAP Williardi Wizar, dan kasus Antasari. Secara berani beliau mengungkap adanya tekanan dalam pembuatan BAP Williardi Wizar. Yang berbuntut Susno terganjal dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik lantaran menjadi saksi bagi Antasari.

Memang serba salah. Kalau beliau tidak datang, nanti media malah memberitakan, “Kabareskrim mangkir”. Tentu tak enak didengar kan? Di media sudah dijelaskan kalau Susno sudah ijin dengan Kapolri. Lha ko malah masih masalah?

Padahal beliau sendiri mengaku menjadi saksi mewakili diri sendiri, Bersaksi atas apa yang diketahui. Dan semua terserah hakim mau menerima atau tidak. Tapi malah Susno disidangkan oleh Polri yang rencananya akan di akan dipimpin langsung Wakapolri Komjen Pol Yusuf Manggabarani atau Irwasum Irjen Nanan Soekarna.

Kasus Antasari memang mengaitkan banyak pihak dan kepentingan. Saling berkorelasi dengan berbagai kasus yang sedang banyak disorot. Banyak yang berusaha menutupi cahaya yang bisa memberi titik terang atas masalah ini. Semoga keadilan bisa segera mengungkap siapa siapa yang menjadi dalangnya. Bisa mengembalikan hak hak yang telah dicabut. Serta menghukum siapa yang seharusnya. Semoga keadilan di Indonesia bisa benar - benar melawan impunitas dan memberi kebenaran ideal secara moral dan etika. Tidak pada ceremonial saja.

Sumber Foto:

http://www.jakartapress.com/demo/news/images/9243/Kapolri-Tantang-Pengacara-KPK-Lapor-SBY.jpg

Tahun Ini Tuna Wisma Gratis Berobat ^-^

Kesehatan merupakan Hak tiap warga negara, dan kejutan di awal tahun ini adalah pemerintah mengeluarkan statement menjamin kesehatan Gelandangan dan Orang kurang beruntung lainnya gratis untuk tahun 2010. Tentu suatu kabar yang membuat sumringah banyak pihak. Hal ini disampaikan oleh bu Menteri Kesehatan sendiri, Endang Rahayu saat ikut rapat terbatas bidang kesejahteraan bersama Presiden di Istana hari ini.

Demi terselenggaranya niatan baik yang merupakan implementasi dan pelaksanaan UU Sistem Jaminan Sosial Nasional, Departemen Kesehatan bekerja sama dengan Departemen Sosial. Fungsi DepSos disini adalah mendata dan memberi surat keterangan kepada para gelandangan untuk mendapatkan Jamkesmas pada RS negeri maupun swasta yang tergabung. Di Indonesia sendiri sudah 50,3 persen yang termasuk Jamkesmas, Askes, dan Jamsostek.

Hebatnya lagi, pemerintah meluncurkan program BOK (Bantuan Operasional Kesehatan) yang targetnya 8500 Puskesmas di seluruh Indonesia. Pertahunnya Puskesmas mendapat bantuan 10 juta. dan dari 8500 itu 300 diantaranya dapat 100 juta perbulan selama 2010 ini! Puskesmas ini tersebar di 7 Kabupaten di 7 Regional, Jawa, Bali, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara dan Papua. Tentu saja mengapa Puskesmas ini "spesial" ada program tersendiri. Bisa dibayangkan berapa bear anggarannya. Lebih dari itu, bu Menteri juga ingin tiap Puskesmas memiliki perencanaan sehingga tahu masalah di daerahnya dan mensinergikan dana BOK dengan anggaran lain termasuk Pemda.

Puskesmas sendiri fungsinya bukan cuma berobat, namun agar bisa tanggap persoalan kesehatan di wilayahnya. Terlebih Puskesmas juga membantu masyarakat di lingkungannya paham akan arti penting kesehatan. Menjaga diri sendiri dan orang terdekat demi masyarakat sehat.

Semoga bantuan ini bisa terlaksana dengan baik. Dan kita juga bisa membantu mengawasi realisasinya. Agar bantuan tepat sasaran dan efektif. Jangan sampai uang negara cuma habis buat memfasilitasi petingginya saja. Hehehe.. Semoga juga bisa ada pengembangan program pensejahteraan yang lain. Sukses Bu Menteri! ^^,

Ini Nih.. Tandingannya Gurita Cikeas ^^

Hari ini, tanggal 6 Januari 2010 buku Hanya Fitnah dan Cari Sensasi, George Revisi Buku karya Setiyardi Negara launching di Hotel Cemara, Menteng, Jakarta Pusat. Buku setebal 31 halaman ini dibagikan sebanyak 200 ekslemplar gratis untuk pengunjung. Dan seperti yang dilansir okezone.com yang menghadiri hanya kalangan wartawan dan masyarakat umum biasa. Tak nampak poitisi hadir disana. Bahkan George pun menolak hadir. Dengan alasan cooling down. Wah...
Walaupun penulisnya mengatakan buku ini bukan hasil serius karena dibuat hanya dalam dua hari, tapi isinya cukup kuat mematahkan berbagai argumen dari George di Gurita Cikeas. Saya dapat bocoran mengenai point penting dalam buku tandingan ini. Mulai dari logika George yang sim salabim. Kata orang Jawa “ujug-ujug”. Hihihi...

Coba kita cek...

Halaman 14-15

“... sebelum Bank Century diambil alih oleh LPS, Boedi Sampurna, seorang cucu pendiri Pabrik Rokok PT HM Sampoerna, Lim Seng Thee, masih memiliki simpanan sebesar Rp1.895 miliar di bulan November 2008. Sedangkan simpanan Hartati Moerdaya sekitar Rp321 miliar. Keduanya sama-sama penyumbang logistik SBY dalam Pemilu lalu..”
Setiyardi menulis, darimana George tahu tentang uang simpanan Boedi Sampoerna dan Hartati Moerdaya di Bank Century? Tak jelas asal sumbernya. Dan seingat saya, Hartati Murdaya sudah mengklarifikasi tudingan atas dirinya yang disebut menyimpan dana Century.

Pada halaman 23

“Dwi Mingguan Explo dapat dijadikan indikator, sikap Partai Demokrat - dan barangkali juga, Ketua Dewan Pembinanya - terhadap Kebijakan Negara di Bidang ESDM. Misalnya, dalam pendirian pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN), yang nampaknya sangat dianjurkan oleh Redaksi Explo (c.q tulisan sdr. Noor Cholis ttg PLTN Muria)..."

Kata Setiyardi, tulisan ini jelas menggambarkan interpretasi sepihak dari penulis. Jika George bertindak cermat dalam menelaah referensi yang digunakan, tentu persepsinya tidak akan seperti itu.

Faktanya, tulisan Noor Cholis, alumnus Universitas Gajah Mada di Majalah Dwi Mingguan Explo merupakan paparan penelitiannya. Jadi tulisan itu bukanlah sikap dari Partai Demokrat. Apalagi jika dikaitkan sebagai sikap dari Presiden SBY, seperti yang tersirat dari interpretasi penulis. Sangat jauh panggang dari api.

Yang menarik adalah kritik Setiyardi terkait posisi Ibu Negara Ani Yudhoyono dalam promosi Batik Allure pada halaman 56-57, di mana George menulis:

“... Adanya potensi konflik kepentingan antara Ny Ani Yudhoyono sebagai pembina yayasan itu, dan perusahaan batik baru yang telah mengorbitkan anak dan cucunya sebagai ikon, belum banyak disorot orang...”

Di sini, Setiyardi menyindir tajam seniornya di Majalah Tempo itu dengan mencatat:
Pernyataan ini sepenuhnya merupakan spekulasi si penulis belaka. Tidak ada sumber referensi yang akurat sebagai pendukung pernyataan tersebut, karena itu harus dikesampingkan.

Publik tahu, Allure Batik memulai suksesnya berawal dari sebuah garasi di Kawasan Simpruk, Jakarta. Modal awalnya Rp100 juta. Untuk sukses, pengusaha harus punya komitmen dan pantang putus asa. Satu lagi yang terpenting, positive thinking. Begitu Ade Kartika, Wakil Direktur sekaligus co-owner Allure Batik bercerita. Sementara nama Allure dipilih langsung oleh Lisa Mihardja yang diambil dari bahasa Prancis.

(okezone.com)

Namun kesamaan dari kedua buku ini adalah sama-sama menggunakan data sekunder. Yaitu kliping media. Prolognya pun sama menggunakan kutipan. Jika Gurita Cikeas mengutip pidato Presiden SBY saat memberi penjelasan tentang ketegangan KPK dan Polri, buku Setiyardi mengutip pendapat Metro TV yang melansir pemberitaan tentang launching buku George di Yogyakarta yang dianggap mencari sensasi.
Selain karena kedua penulis merupakan mantan wartawan Tempo, saya rasa memang buku ini sama sama memanfaatkan situasi politik untuk sensasi dan popularitas buku. Jika Gurita Cikeas terbit karena mengejar event Century, buku ini keluar ya karena polemik Gurita Cikeas. Kedua buku ini seperti menggunakan jurus yang sama. Yaitu main kutip sana sini lalu membangun opini. Link untuk download buku ini menyusul yah? Masih saya cari. ^^,
Lebih dari itu semua, saya berharap dengan adanya buku yang menjadi referensi lain atas Gurita Cikeas ini mampu memberikan wawasan baru bagi masyarakat Indonesia dalam menyikapi lebih bijak kasus yang ada. In the right track also. ^-^