Kamis, 04 November 2010
Cerita IMUN
Kamis, 08 Juli 2010
Nasdem, Imbrio yang Berkembang
Sebuah gerakan politik baru yang misterius diluncurkan. Nasional Demokrat, dipimpin oleh Surya Paloh dan didukung beberapa tokoh penting negeri ini. Seperti deretan tokoh nasional yang terlihat mendominasi sebagai deklarator. Deklarasi yang berlangsung awal Februari di Istora Senayan lalu dihadiri oleh para deklarator dari berbagai unsur dan latar belakang. Antara lain, Anis Baswedan, Sultan Hamengku Buwono X, Syafii Maarif, Khofifah Indarparawansa, Siswono Yudohusodo, Ferry Mursyidan Baldan, Syamsul Mua'rif, Enggar Tyasto Lukito dan Surya Paloh sebagai sebagai pendiri utama.
Kehadiran Sultan Hamengku Buwono X dari Yogyakarta disini cenderung memberikan citra baik. Diyakini sebagai bagian “orang jujur” yang jumlahnya sedikit di Indonesia. Nasdem yang koneksi keluarga lamanya adalah Golkar terus meyakinkan diri bahwa ormas ini murni sebagai wadah gerakan sosial kemasyarakatan yang bertujuan untuk mengimbangi gerakan politik dari partai. Tujuan utamanya untuk membangun komitmen bersama untuk berkontribusi sebesar-besarnya menciptakan kesejahteraan rakyat.
Asumsi banyak bermunculan mengenai bagaimana pula kaitannya dengan pengabdian Paloh di Golkar yang tidak bisa disebut sebentar. Atau dia yang mencabang melawan Bakrie untuk menjadi pimpinan Golkar. Adakah semuanya saling terkait dengan lahirnya Nasdem ini?
Surya Paloh pernah mengatakan, “Kita semua berharap era reformasi akan membawa kita ke posisi yang lebih baik. Reformasi belum membantu kami mencapai tujuan kami. Orang tumbuh lebih egois.”
Memang hal yang manusiawi dan tidak bisa diperdebatkan. Kecuali bahwa hal ini terjadi pada tidak banyak orang di Indonesia. Para elit yang egois, yang tak bisa berhenti menunjukan hal buruknya. Minta mobil baru gratis lah, rumah gratis lah, laptop, atau semua kemewahan lainnya. Jika mereka bekerja dengan maksimal mungkin dan bukan orang berpunya masih bisa dipahami, tapi disini para elit sudah punya segalanya dan tak jarang dipamerkan.
Sebagai akibatnya, yang miskin makin miskin, yang kaya semakin kaya, yang diam tetap bodoh dan Surya Paloh berharap Nasdem akan mengurangi beban rakyat.
Anis Baswedan bergabung dengan Nasdem selama ini bukan partai politik. Lagipula dia telah berkomitmen dengan Surya Paloh untuk tidak mengubah organisasi ini menjadi partai politik.
Namun, menurut Meutya Hafid, ketua panitia Nasional Demokrat, tidak menutup kemungkinan bahwa organisasi adalah awal dari sebuah partai politik, tetapi mengatakan bahwa mereka akan menunggu untuk melihat reaksi publik.
Nasional Demokrat diharapkan bisa menjunjung pluralisme dan demokrasi sebagai bekal untuk melindungi rakyat dan membawa perubahan menuju kesejahteraan bangsa. Apalagi organisasi masyarakat ini dikatakan tidak mengarah pada partai politik yang sarat akan kepentingan. Ormas ini juga merupakan perwujudan kebebasan berserikat dan di luar gerakan politik. Karena idealnya gerakan politik itu perlu perimbangan gerakan moral, agar tidak melenceng. Jadi bisa dikatakan Nasional Demokrat lahir karena unsur ketidakpuasan yang menginginkan gerakan berbasis perubahan.
Jika nantinya Nasional Demokrat bermetamorfosis menjadi partai politik yang tujuannya juga mencari kekuasaan, saat itu hubungannya akan merenggang dengan para tokoh civil society seperti Anis Baswedan dan lain-lain. Anggota lainnya mungkin akan berisi para muda yang ingin belajar politik dalam wadah baru. Atau yang lebih menyedihkan lagi adalah para tokoh yang tersisih dari partai lain. Yang masih mempunyai harapan mengenai perbaikan posisi masing masing di masa mendatang.
Dalam hal ini, bisa terlihat sejauh mana simbol Sri Sultan Hamengkubuwono X menjadi pemikat dan pengikat bagi para konstituen baru yang akan diuji bila nanti Nasional Demokrat benar-benar menjadi partai Politik.
Memang diharapkan jangan berbicara mengenai partai dulu. Jika masyarakat sudah bisa membedakan kalau Nasdem benar-benar gerakan yang memperjuangkan rakyat, kemungkinan nanti orang orang sendiri yang akan mendorong supaya ini jadi partai.
Lalu bagaimana Nasdem bisa dikatakan berhasil? Keberhasilan Nasional Demokrat adalah apabila orang sudah bisa membedakan kalau ormas ini betul-betul berorientasi pada rakyat dan juga sebagai suatu gerakan perubahan yang menandai perbedaan nasional demokrat versus neolib demokrat.
Nasdem yang mengangkat isu Restorasi Indonesia bisa menjadi salah satu upaya membangkitkan kembali kejayaan Indonesia. Dengan begitu semua orang harus bekerja, baru kita bisa berhasil menuju kebangkitan dan kejayaan Indonesia seutuhnya. (kamarcahaya. 3/7)
Kamis, 17 Juni 2010
Langkah Tegas Hingga Tuntas
Senin dini hari di penghujung Mei, di perairan dekat jalur Gaza banyak saudara kita yang tergabung dalam relawan dari seluruh dunia dengan membawa banyak bantuan bagi rakyat Palestina menjadi korban atas kebrutalan Israel. Dari kejadian tersebut belasan nyawa melayang dan banyak korban luka. Penyergapan ini juga membawa 12 WNI sebagai tawanan di Israel. Sudah seharusnya pemerintah bersikap tegas dan bertindak dalam menyikapi serangan Israel ini. Selain karena ada WNI yang menjadi korban, serangan ini merupakan suatu kriminal yang tidak bisa didiamkan saja.
Penyergapan dan aksi kekerasan Israel pada kapal Mavi Marmara yang membawa misi kebaikan kemanusiaan internasional ke jalur gaza palestina tanggal 31 Mei lalu menyebabkan sejumlah korban jiwa. Sebanyak 16 orang dari berbagai negara dinyatakan tewas dalam penyergapan ini.
Berawal dari blokade Israel pada jalur Gaza secara sepihak di Januari 2009 yang jelas melanggar Hukum Internasional. Hingga sekarang rakyat Palestina mengalami derita berkepanjangan.
Penyergapan Israel pada Mavi Marmara jelas merupakan tindak ilegal karena dilakukan di perairan Internasional. Secara tidak langsung, melalui penyergapan ini Israel melakukan hambatan atas proses perdamaian di negeri Timur Tengah. Yang sekarang sedang memasuki tahap proximity talks.
Menyikapi hal ini sebaiknya pemerintah turut bekerja sama dengan masyarakat Internasional agar Israel mempertanggungjawabkan seluruh tindakannya sesuai hukum Internasional yang berlaku. Dengan bantuan PBB yang memiliki piagam PBB yang memungkinkan tindakan investigasi atas penyergapan ini, peristiwa ini harus memasuki pengadilan Internasional jika terus berkepanjangan.
Setelah diketahui belasan Warga Negara Indonesia yang jelas menjadi korban kejadian ini, pemerintah wajib bersikap tegas pada kebrutalan Israel itu. Jangan hanya diam petanda tunduknya pemerintah pada anak kesayangan Amerika tersebut.
Konflik Palestina-Israel memang bukanlah persoalan agama, melainkan persoalan kemanusiaan. Pemerintah yang pernah berjanji akan membantu perjuangan rakyat palestina maka pemerintah wajib merealsasikannya. Membuka akses diplomatis dengan memaksimalkan hubungan bersama negara lain di Timur Tengah demi membuka jalur akses aman ke Gaza.
Tidak cukup hanya mengutuk. Perlu realisasi sikap pemerintah terhadap Israel. Sekembalinya WNI yang sempat menjadi tawanan Israel, sudah seharusnya pemerintah bisa lebih tanggap dan mampu berkoordinasi dengan lebih baik perihal relawan kemanusiaan yang masih dan akan memasuki jalur Gaza. Koordinasi ini agar keselamatan para relawan bisa lebih terjaga, siapapun nanti berikutnya.
Pemerintah harus bisa memastikan perlindungan hak WNI yang lebih manusiawi. Perlunya perlindungan hukum di negara orang memang terganjal oleh tidak adanya hubungan diplomatik Indonesia dengan Israel. Cara mudahnya pemerintah bisa menitipkan perlindungan WNI pada negara sahabat yang memiliki hubungan diplomatik dengan Israel.
Pemerintah jelas bertanggungjawab atas kondisi warganya yang berada di luar negeri. Demi mengundang simpati publik, sebaiknya pemerintah menghindari sikap yang membawa antipati. Hal ini demi menjaga pemerintah dari pelampiasan kekesalan rakyat pada Israel.
Sebagai bagian dari masyarakat Internasional, Indonesia dapat mengusulkan sidang yang membuat resolusi yang tidak hanya mengutuk namun bisa melakukan kekerasan pada Israel. Seperti pembuatan Majelis Umum-PBB pada Uniting For Peace saat mengakhiri perang Korea.
Jika masuk pada Dewan Keamanan PBB, dikhawatirkan pemerintah Amerika akan menggunakan hak vetonya untuk melindungi Israel dari kebijakan yang tidak menguntungkan.
Dengan MU-PBB yang tidak mengenal hak veto, semua aspirasi negara dunia dapat tertampung. Semua negara yang akan mengikuti MU-PBB wajib mempersiapkan rancangannya dengan baik dan benar. Menjunjung kepentingan keamanan Internasional.
Ultimatum yang bisa disampaikan pada Israel untuk menghentikan semua bentuk pelanggaran Hukum Internasional, termasuk menabut blokade Israel di jalur Gaza.
Indonesia yang memiliki hak untuk berpendapat perdamaian dan keamanan dunia, semua dipengaruhi situasi politik dan keamanan Timur Tengah, terutama Palestina. Jika semua masyarakat dunia bersatu dan serius menangani Palestina, bukan tidak mungkin kemerdekaan Palestina akan tercapai. Selain itu penting juga untuk mewujudkan perdamaian yang permanen.
Semua demi kebaikan bersama. Seluruh lapisan di masyarakat Internasional bisa bergandeng tangan untuk melawan Israel yang telah banyak melakukan pelanggaran di Hukum Internasional. (12/6)
Sabtu, 05 Juni 2010
Kembalilah Disaat yang Tepat
Sri Mulyani keluar sebagai pahlawan yang dipuja-puja setelah penunjukannya sebagai Managing Director di World Bank beberapa saat setelag mulai terungkapnya kebenaran dari Bailout Century. Lalu jika masih saja ada yang berpendapat bahwa terpilihnya bu Ani di World Bank sebagai upaya penyelamatan dirinya dari kasus Century, itu tidak terlepas dari anggapan lemahnya pemerintahan SBY. Jelas terlihat di awal, bagaimana Sri Mulyani yang dikorbankan. Pembelaan SBY pada Sri Mulyani lebih terlihat sebagai basa-basi politik saja.
World Bank yang sahamnya dimiliki oleh Amerika Serikat dan keputusan bailout Century didasarkan pada adanya pengaruh krisis global yang dimulai dari Amerika sendiri. Apakah benar bailout itu merupakan saran dari Amerika Serikat.? Dimana utang luar negeri Indonesia di dalam World Bank cukup besar jumlahnya. Jika kebijakan bailout century Merupakan saran Amerika, tentu Sri Mulyani dikehendaki Amerika untuk tetap menjadi Menteri Keuangan Indonesia karena dia diasumsikan sudah lebih paham dengan sistem yang ada.
Melihat alasan di atas, pemilihan Sri Mulyani sebagai Managing Director di World Bank tentu murni asas profesionalitas semata bukan asas kedaulatan. Pilihan memang menjadi milik Sri Mulyani. Amat manusiawi bagi Sri Mulyani bahkan siapapun untuk menerima tawaran yang lebih menghormati dirinya serta yang mampu melepaskannya dari tekanan meski tawaran itu dari pihak lain.
Menjadi pertanyaan banyak pihak, akankah pengganti Sri Mulyani dapat lebih baik? Dikhawatirkan penggantinya nanti hanya menjadi penata buku keuangan negara yang tak akan mengeluarkan kebijakan selain demi memperkuat rupiah saja. Kembali, seorang profesional masih belum cukup dalam mengarungi arus pemerintahan negeri ini.
Di tengah politik kita yang sedang carut marut, anak bangsa yang di negaranya sendiri ditekan justru oleh bangsa lain ternyata dibutuhkan. Karena hal ini semoga banyak pihak yang tersadarkan akan kehilangan besar bangsa indonesia. Sri Mulyani merupakan satu dari sekian anak bangsa yang tidak dihargai di negeri sendiri tapi dibutuhkan bangsa lain.
Sri Mulyani memang dinilai tidak cakap berpolitik, tapi memang ada berapa banyak elit politik ideal di negeri ini? Toh semuanya seakan berlangsung sambil jalan saja. Learning by doing. Pendukung Sri Mulyani yang sempat mencanangkan slogan “she’ll be back” tentu menjadi angin segar bagi atmosfer politik kita ke depan.
Sekarang Sri Mulyani menjadi seorang figur sentral selain wajahnya yang tersirat kecerdasan (terlepas dari isu neolib yang mungkin akan diperbaiki suatu hari nanti). Dengan pengembangan elektabilitas yang baik tentu suatu hari nanti Sri Mulyani dapat melenggang sebagai capres 2014 nanti.
Jangan dulu bandingkan dia dengan politisi perempuan yang selalu necis beraksi. Bukan pula yang berlaku berlindung dibalik suami yang sempat ada di kehidupan bernegara kita. Dia tidak setipe dengan itu.
Sebagai perempuan Indonesia yang pintar, dia pantas mendapatkan hal-hal yang menjadi langka yakni penghargaan dari bangsa lain. Bangsa yang lebih maju dari negara kita. Bukan status warisan tapi sesuatu yang diraih.
Jika memang nanti Sri Mulyani Indrawati mencalonkan diri sebagai presiden mendatang, partai mana yang akan mengusungnya? Tentu partai yang tak kalah cerdas.
Sebagai review ritme politik kita selama ini. Lihatlah sebuah pengalaman dari golkar. Partai yang sampai sekarang masih memiliki abdi setia dan digandrungi banyak golongan. Apakah nantinya Ketum Ical tak lagi hanya diam saja dan mengusung orang lain sebagai calon agar tidak mengulangi seperti pendahulunya JK? Lalu adanya Nasional Demokrat yang berpotensi bermetamorfosis sebagai partai politik suatu waktu nanti. Pertanyaan yang sama juga berlaku pada Surya Paloh.
Dari semua itu, Sri Mulyani adalah suatu opsi yang cerdas dan tegas. Bisa dibilang sebagai pilihan bagi partai masa depan. Hingga sekarang Sri Mulyani belum ada pesaingnya. Terlebih bu Ani yang akan ditempa banyak pengalaman di Internasional. Dimana kemampuan dan keahlian dia akan bertambah dan akan mungkin mendapat dukungan dari dunia Internasional.
Ingin mengubah pola keterpilihan bangsa Indonesia. Akhirnya prestasilah yang menjadi pertimbangan rasional. Pergeseran nilai ini yang sepatutnya dipertimbangkan. Jangan hanya karena dia anak siapa. Cucunya siapa. Weton nya bagaimana. Bahkan hingga klenik dibawa serta lalu dianggap sebagai sang penyelamat bangsa.
Amatlah menjadi pengorbanan besar jika bangsa kita tetap menganut sistem yang tidak berkembang. Sistem yang masih saja “belum nalar”. Kita republik, bukan kerajaan.
Rabu, 21 April 2010
Subsidi Silang Saling Tolong
Mahalnya pendidikan di indonesia sudah menjadi wacana umum dan belum ada solusi riil dari pemerintah. Padahal, mulai dari tingkat TK hingga bangku perkuliahan, uang yang dikeluarkan tidaklah sedikit. Hal ini membuat orang yang kurang beruntung mengambil pilihan untuk tidak sekolah. Ya, karena pendidikan di Indonesia tergolong mahal.
Bayangkan saja, untuk masuk TK minimal mengeluarkan uang sekitar Rp. 500.000,00. Berlanjut untuk masuk SD standarnya hingga satu juta. Lalu masuk SMP atau SMA mencapai 5 juta. Sudah bisa dibayangkan bagaimana untuk masuk perguruan tinggi?
Sampai pada suksesnya pembatalan UU BHP, sebelumnya pendidikan di Indonesia dihadapkan pada layanan publik yang di Badan Hukum-kan. Tentu berisiko pada konsekuensi ekonomis dan politis yang amat besar. Pemerintah menjadi mudah melemparkan tanggung jawab pendidikan pada pemilik badan hukum yang tidak jelas. Dan berdampak pada biaya pendiikan yang melambung tinggi di beberapa PTN favorit.
Memang, privatisasi yang menunjukan semakin lemahnya peran negara dalam hal pelayanan publik merupakan dampak dari tekanan hutang dan kebijakan demi pembayaran hutang. Contohnya saja seperti yang terlihat dalam Pasal 53 (1) UU No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Pasal ini menyebutkan penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan. Dan akhirnya sama seperti perusahaan, sekolah dibebaskan mencari modal untuk diinvestasikan dalam operasional pendidikan.
Ancaman nyata dari privatisasi pendidikan adalah pemerintah melegitimasi komersialisasi pendidikan lalu menyerahkan tanggung jawab pengadaan pendidikan pada pasar. Lalu sekolah akan memiliki otonomi dalam menentukan biaya penyelenggaraan pemerintah. Logikanya, sekolah akan memasang tarif tinggi dengan alibi untuk meningkatkan dan mempertahankan mutu. Sudah jelas akhirnya rakyat yang kurang mampu makin kesulitan untuk menikmati pendidikan yang dibatasi, bahkan dikotak-kotakkan. Kesenjangan sosial makin jelas terasa.
Pendidikan yang dinilai berkualitas memang tak bisa dikategorikan murah. Sebenarnya pemerintah berkewajiban untuk menjamin setiap warga negara memperoleh pendidikan yang layak bagi berbagai lapisan. Namun realitasnya pemerintah justru lebih sering cuci tangan.
Solusi yang dibutuhkan tentu lebih mendasar dan fundamental. Hal ini hanya akan dapat diwujudkan dengan perombakan secara menyeluruh. Dapat diawali dengan perubahan pola berpikir dari sekuler menuju mengandalkan pragmatis dan praksis.
Seperti contohnya pada perguruan tinggi. Dana untuk mengoperasikan universitas memang berasal dari pemerintah dan masyarakat. Layaknya di negara maju, pendanaan universitas tergantung pada asal pembenrukannya. Jika itu universitas milik negara, maka wajar pemerintah memberikan dana secara rutin hingga 100 persen. Namun jika menganut sistem badan hukum milik negara maka proporsinya sekitar 30 persen.
Berapapun dana dan bentuk proporsinya, universitas diharapkan tidak akan menjadi benar benar komersial jika seluruh dana yang didapatkan digunakan untuk peningkatan mutu, termasuk bagi mahasiswa yang kurang mampu.
Dikenal dengan kata nirlaba, yakni hasil dari kegiatan universitas yang tentu tidak boleh diberikan pada pihak lain untuk menghindari komodifikasi.
Jika hal ini dilakukan secara benar dan berimbang maka dapat menyelesaikan masalah secara nasional. Seperti mengatasi uang sekolah bagi masyarakat yang kurang beruntung dari gabungan sumber dana masyarakat.
Dana bisa dihimpun melalui riset dan pengembangan, industri, serta menghimpun dana dari masyarakat, yaitu mahasiswa yang mampu membayar seluruh kebutuhan pendidikan. Maka subsidi silang dapat terealisasi jika mahasiswa membayar melebihi anggaran dana yang dibutuhkan dalam pendidikannya. Dari pihak universitas sendiri semestinya mengumpulkan dana dari berbagai kegiatan serupa.
Dana yang dihimpun dapat digunakan juga untuk peningkatan kualitas dosen terkait program peningkatan mutu universitas. Dalam pembelajaran kapasitas dosen amat berperan penting.
Dengan dana yang dinilai cukup besar, operasional bisa dikembangkan pada beasiswa dan pemberian bantuan uang sekolah maupun biaya lainnya. Pengawasan keberlangsungan program ini dapat dilakukan bersama. Baik dari civitas akademika maupun eksternal universitas. Sebagai indikasi suksesnya sistem tersebut, akan tampak bahwa dalam universitas memiliki lebih besar jumlah mahasiswa yang bersubsidi daripada yang membayae penuh.
TANAM POLA PERILAKU JUJUR
Rabu, 31 Maret 2010
Usut Markus Secara Tepat
Susno menyebutkan keterlibatan beberapa Jendral dari tubuh Polri sebagai markus. Dan tak terelakan lagi akan banyak campur tangan politik di dalamnya. Terlihat jelas Polri yang dipercaya masyarakat sebagai institusi penegak hukum, pelindung, dan pembimbing masyarakat, mulai membangun kerangka birokrasi yang dominan.
Adanya dugaan “Jendral Markus” bermula dari pernyataan Susno yang saat masih menjabat sebagai Kabareskrim tahun 2009 mendapat laporan pembekakan rekening seorang karyawan pajak. Nomnal dalam rekening tersebut mencapai Rp. 25 Miliar.
Dalam penyidikan tersebut, uang yang disebutkan bermasalah hanya Rp. 400 juta namun kata Susno, Rp. 24,6 Miliar tidak diketahui kemana rimbanya.
Tuduhan Susno ini membuat Kapolri Jendral Polri Bambang Hendarso Danuri kecewa dan kesal. Demi meminta pertanggungjawaban, Propam Polri diperintah untuk memanggil Susno Duadji untuk klarifikasi.
Dari pihak Susno sendiri menganggap pembentukan tim khusus untuk menyelidiki Markus di Polri kurang tepat. Dia berharap kasus ini diusut oleh yang lebih berkompeten. Seperti KPK atau Kejaksaan Agung.
Pemerintah perlu mengkaji tuduhan dari Susno tentang markus dengan terlebih dulu menguji kevalidan tuduhan tersebut. Memang motif Susno mengangkat hal ini masih dipertanyakan. Tapi akan terungkap dengan sendirinya setelah kasus selesai. Demi kelancaran penyidikan, Polri perlu bersikap adil dan berimbang.
Perihal tuduhan tentang markus yang dibuka Susno, Kapolri perlu menonaktifkan aparat tersebut. Hal ini berguna agar bisa segera diperiksa untuk memperoleh keterangan lebih lanjut.
Tentu dengan penonaktifan, menunjukan itikad baik dari Polri sendiri untuk menyelesaikan dengan seksama kasus mafia hukum ini.
Seperti yang telah direkomendasikan oleh Komisi Kepolisian Nasional, setiap pelanggaran hukum harus ditindak. Kompolnas memberikan opsi tiga hal, yakni permasalahan polisi dengan kasus pengusutan dana wajib pajak senilai Rp 25M, bagaimana polisi terikat dengan kode etik, serta perlu ada tim investigasi untuk kasus tersebut.
Usulan dari Kompolnas memang patut diikuti. Selain karena untuk mendapat kepastian hukum, kita juga berharap untuk dapat mengetahui dengan pasti perihal pencairan dana di Century.
Semua harus diusut tuntas dengan penanganan yang adil. Sikap susno yang membuka kartu dari institusi Polri secara langsung dapat membantu membersihkannya dari orang orang yang tak taat akan peraturan dalam lingkungan internalnya. Proses hukum dilakukan untuk membuktikan apakah kesaksian susno terkait markus di kepolisian benar terjadi atau tidak.
Memang cara yang yang dilakukan Komjen Susno tidak bisa dianggap pas. Karena hal ini akan menganggu proses reformasi di polri. Sebaiknya jika memang sudah direncanakan untuk memblow up hal ini, perlu perencanaan yang sistematis serta terarah. Jangan asal tabrak dan tak menghiraukan nasib kedepannya.
Akan muncul wacana krisis kepercayaan pada Polri. Yang sebelumnya masyarakat mempunyai harapan untuk mempunyai kepolisian yang independen dan mandiri, bisa bisa di reposisi terlebih dulu oleh pemerintah. Tentu disini kepolisian akan sangat dirugikan.
Sedangkan kepercayaan sendiri merupakan modal utama yang dibutuhkan Polri untuk menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik. jangan sampai kewenangan mutlak dalam fungsi preventif melahirkan sikap kekuasaan yang arogan.
Moralitas yang dianggap kurang sesuai mengakibatkan rasa adil dan kebenaran menjadi tak jelas, absurb. Jika memang masih ingin mendapat simpati dari masyarakat, Polri perlu mengedepankan komitmen, konsistensi, serta integritas.
Tuntutan rakyat akan kinerja Polri akan makin berat. Masyarakat mengendaki keterbukaan dan pertanggungjawaban dari tiap tindakan polisi. Terutama dalam hal kesetaraan keadilan.
Polri memang dibutuhkan sebagai pengelola dan ketertiban umum serta membantu menstabilkan pemerintahan. Dan sebagai tolak ukurnya suatu keberhasilan atau kegagalan suatu negara.
Dukungan rakyat akan sangat membantu memaksimalkan kerja kepolisian dalam melindungi dan mengayomi rakyat. Sudah tentu untuk mencapainya perlu SDM yang jujur dan kompeten. Selain profesional dan proporsional dalam menjalankan amanat. Jika terlaksanakan dengan baik maka tidak akan susah mengengembalikan kredibilitas polri.
Sebagai salah satu alat negara, polisi harus tetap eksis di negara yang berlandaskan hukum. Semoga Polri akan mengusut secara tegas kasus ini dan yang lain. Pelaporan Susno di follow up dengan baik, isu pelanggaran etika ditindak tegas. Jangan sampai dikesempatan lain Polri mendapat manuver politik dari orang seperti Susno lainnya.