Tanggapi Secara Bijak Isu Reshuffle

Koalisi parpol yang mendukung SBY-Boediono kini menghadapi isu reshuffle yang kian marak dihembuskan. Isu ini berkembang didasari kekecewaan partai Demokrat atas sikap parpol koalisi bersikap pada kasus Century.

Reshuffle memang sepenuhnya merupakan hak prerogatif presiden. Dan tentu partai harus menerima keputusan yang ditetapkan presiden. Sudah seharusnya presiden tahu kebijakan apa yang patut diambil saat kondisi seperti ini.

Walau demikian, SBY pernah menyebutkan bahwa pemerintahan sekarang sudah 90 persen dianggap sukses. Jika memang sudah dianggap sukses, mengapa perlu ada reshuffle? Sedangkan perombakan kabinet dilakukan kalau anggotanya tidak menunjukan kinerja yang bagus. Jika memang reshuffle akan dilakukan tentu berdampak pada kinerja dan stabilitas nasional. Isu reshuffle ini malah akan semakin memanaskan suhu politik tanah air. Perang kepentingan dalam koalisi bisa menimbulkan perpecahan.

Para parpol yang berkoalisi tentu sudah paham konsekuensi yang dihadapi. Pengusutan kasus Century ini ditujukan bagi kemaslahatan rakyat. Memperjuangkan hak rakyat mengetahui untuk apa pemerintah mengalirkan dana pada sebuah bank yang saat itu kolaps padahal tidak berdampak pada sistemik ekonomi negera. Parpol harus siap meski digertak dengan perombakan oleh presiden pada kabinet.

Isu perombakan paling besar ditujukan pada tiga partai koalisi. Yaitu Golkar, PKB, dan PPP. Jika mereka tetap kompak dalam payung yang sama, maka kasus Century yang mendapatkan kucuran dana talangan dari BI ini dianggap tidak masalah.

Sebaliknya, jika partai partai tersebut berbalik bergabung dengan partai oposisi, PDIP, Hanura, dan Gerindra, maka seperti yang diharapkan banyak pihak “kotak pandora” dari kasus Century akan terbuka dan menunjukan siapa sebenarnya yang pantas bertanggung jawab.

Perombakan kabinet bisa diasumsikan sebegai suatu ancaman yang akan berakhir dengan pemecatan kader atau menjadi salah satu jalan parpol untuk menambah jatah kursi di kabinet. Cara ini bisa menjadi bargaining penting pemerintah untuk mengembalikan haluan Golkar, PKB, dan PPP yang terlanjur kritis.

Padahal, Demokrat dengan PKS-Golkar sepertinya mempunyai perbedaan definisi atas koalisi yang dijalin. Demokrat sudah mengungkapkan dari awal, bahwa pembentukan koalisi didasari untuk saling mendukung pemerintahan SBY-Boediono. Sedangkan PKS-Golkar adalah mendukung SBY saja dan tidak terkait dengan partai Demokrat. Hal ini diharapkan dapat membuat anggota kedua partai dalam pansus tersebut mengusut kasus Century tanpa terikat dengan koalisi sebelumnya.

Jangan sampai reshuffle dibuat karena tekanan atau intervensi dari pihak parlemen atau partai politik. Alih alih membawa kebaikan, yang dikhawatirkan adalah permintaan untuk reshuffle bisa terjadi dan berulang lagi. Hal ini bisa menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat pada pemerintah.

Menyikapi hal ini, parpol sebaiknya mengambil sikap untuk lebih bijaksana dan tidak mudah terpancing menyikapi isu reshuffle. Pernyataan tajam dan berlebih yang dikeluarkan oleh parpol perlu dihindari. Hal ini guna menjaga citra parpol itu sendiri di mata masyarakat.

Jika parpol menjadi cenderung ofensif, statement yang dikeluarkan juga akan menjadi tak terkontrol. Cenderung melebih-lebihkan dan terkesan terlampau khawatir. Dengan adanya isu ini, parpol akan menjadi sorotan khalayak. Jangan sampai citra parpol malah menjadi terkesan gila kekuasaan yang malah merugikan. Parpol perlu bersikap lebih “kalem” dan menunggu keputusan yang dikeluarkan presiden.

Tidak ada salahnya menanggapi isu tersebut dengan kepala dingin. Bagi kader yang masih menjabat sebaiknya terus berusaha melakukan tugasnya semaksimal mungkin. Meningkatkan kinerja tanpa mengubris berlebihan isu yang belum jelas.

Jika memang nanti benar akan dilakukan reshuffle kabinet, tak boleh lagi ada keraguan dari pihak presiden. Pembentukan harus didasarkan pada kualitas dan keahlian. Memasukan orang orang yang lebih berkualitas. Tak perlu lagi ada pertimbangan politik dari partai yang akan mendukungnya. Jika hal ini terlaksana dengan baik, legitimasi presiden akan kembali baik di mata rakyat Indonesia. Karena legitimasinya diperoleh dari rakyat, bukan dari parpol pendukung.

Amanat yang ada seiring terpilihnya lagi SBY sebagai presiden, perlu dijalankan dengan memihak kepentingan rakyat. Jika memang reshuffle menjadi sebuah kebutuhan, lakukanlah dengan diiringi rasa tanggung jawab sepenuhnya. Memberi keputusan pasti dan memegang komitmen bersama.

>>sekedar renungan bersama :)

Parpol (masih) Butuh Perbaikan

Dalam hitungan bulan, Pilkada di Jawa Tengah akan segera dilaksanakan. Penduduk Jawa Tengah yang memiliki syarat akan segera memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah mereka. Pilkada yang secara resmi telah menjadi bagian dari Pemilu, mensyaratkan berbagai hal bagi calon yang hendak maju. Seperti yang telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008, bahwa selain dari parpol, peserta pilkada dapat berasal dari pasangan calon perseorangan dan didukung oleh sejumlah orang. Sudah lebih bisa mengakomodir karena pasangan calon yang diusulkan tidak harus dari partai politik maupun gabungan.

Pelaksanaan Pilkada menjadi pembuktian atas asas demokrasi yang negara kita anut. Dimana proses pelaksanaan dapat menjadi parameter keberhasilan pelaksanaan Pilkada. Seperti langsung, bebas, jujur, dan adil. Nilai demokrasi bisa dikembangkan menjadi nilai bangsa. Demokrasi yang mapan maka partisipasi masyarakat demokratis juga akan mapan. Sehingga tak hanya ceremonial saja namun berdasarkan kesadaran politik dan demokrasi. Bagaimana akhir dari proses berjalan dapat diamati dari partai politik dan calon kepala daerah yang maju dalam pilkada nanti. Karena dua bagian ini memegang peranan penting kemana arah nilai demokrasi berjalan.

Sudah awam ditemui pembelian tiket atas calon pada suatu parpol tertentu saat terjadi pilkada. Dengan harapan, bergabung dengan partai politik yang dinilai mempunyai massa banyak akan membantu memenangkan pemilihan nanti. Hal ini didasari atas anggapan bahwa masyarakat masih cenderung fanatik atas partai tertentu. Siapapun yang diusung oleh partai kesayangannya, maka kemungkinan besar akan ikut terpilih. Hal yang dikhawatirkan adalah ketika para pemilih mengesampingkan kualitas dari calon itu sendiri karena terlalu silau dengan parpol dibelakangnya.

Dengan waktu yang relatif singkat, masyarakat sedikit kerepotan untuk mengenali lebih dalam calon pemimpin mereka kelak. Banyak calon melancarkan berbagai macam iklan dan strategi nomer satu mereka di banyak kesempatan. Hal ini dinilai menjadi kurang efektif jika berlebihan. Karena masyarakat butuh pembuktian daripada sekedar wacana. Masyarakat akhirnya menggantungkan kepercayaan pada partai yang telah lebih dulu dikenal dari pada kandidat. Partai dianggap bisa mewakili aspirasi mereka dalam memilih pemimpin seperti yang diharapkan.

Para kandidat sebaiknya menyadari hal ini dan menyikapinya secara bijak. Untuk menghindari prasangka yang berlebih, perlu diselaraskan antara kualitas dan pamor. Dengan mengadakan pendekatan rasional seperti dialog dengan masyarakat dan berusaha memahami serta mempelajari persoalan yang ada. Hal ini dapat membantu perumusan program politik yang masuk akal dan provokatif demi kebaikan bersama.

Banyak calon yang membeli tiket hanya untuk kepentingan pribadi semata. Tanpa kembali melihat partai yang dulu membantunya. Dan dari partai sendiri juga hanya menyediakan fasilitas yang dibutuhkan oleh calon. Tidak peduli apakah akan menang atau tidak. Jika memang kekuasaan yang menjadi pengejaran utama, parpol sebaiknya mencari kandidat yang dapat memajukan partai itu sendiri tak hanya menuruti kemauan pribadi saja.

Partai politik yang ideal dalam memilih calon yang diusung wajib mempertimbangkan calon yang bertanggung jawab dan berkompeten dibidangnya. Tak asal comot dengan iming – iming ”mahar” besar. Selain memperbaiki kinerja juga harus lebih waspada agar tidak ditinggalkan pendukungnya. Lebih menelaah apa yang sebenarnya diinginkan masyarakat. Penting halnya bagi partai politik untuk mengetahui apa yang dibutuhkan masyarakat.

Dalam dinamika politik sekarang ini hendaknya partai yang mencari calon, bukan malah sebaliknya, didatangi pemburu tiket yang ingin menang pilkada. Parpol bisa disebut gagal membangun kaderisasi jika partai mengambil calon dari luar partai, baik pengusaha, tokoh agama, maupun lainnya. Jangan sampai parpol terlihat hanya sebagai penjual tiket pilkada saja karena terlanjur berpikir pragmatis tentang materi.

Menjadi tantangan tersendiri bagi partai politik untuk membenahi sistem yang sudah terlanjur tercerai-berai dan salah kaprah. Komunikasi politik jangan hanya satu arah (top-down). Parpol harus bisa mengartikulasi kebutuhan masyarakat secara baik. Perbaikan dalam perekrutan kader, perbaikan dalam pendidikan politik dan menjadika managemen partai yang lebih demokratis. Dengan demikian diharapkan parpol bisa menjadi alat pencerahan dalam proses demokrasi. Memelihara budaya berpolitik demi mencapai kedewasaan berdemokrasi.

Potret Keadilan Sekarang

Banyak sekali kasus yang bergulir sekarang. Sampai riweuh sendiri melihatnya. Mulai dari rapat pansus Century yang "hot", eksekusi rumah warga yang diwarnai kericuhan, sampai para TKI ilegal di Arab Saudi yang dipulangkan ke Indonesia dengan membawa anak hasil pelecehan seksual. Hiks.. Potret buram perlindungan HAM negeri kita tercinta. >.<

Yang mau saya bahas kali ini adalah kasus Lanjar. Beliau didakwa atas kecelakaan yang merenggut nyawa istrinya sendiri. Padahal kesalahan tidak tunggal pada Lanjar. Saat kejadian, Pantherlah yang menabrak Lastri, istri Lanjar hingga tewas. Lengkapnya klik disini.

Awalnya hanya Lanjar yang dijadikan terdakwa oleh Pengadilan Negeri Karanganyar. Sopir Panther hanya jadi saksi. Pemilik Panther, Pandi Widodo yang seorang polisi malah tak masuk berkas aduan, lucunya malah memberikan surat permintaan damai untuk Lanjar. Hiyah..

Beruntung setelah muncul Moh Taufiq, SH sebagai penasehat hukum Lanjar, pembelaan mulai bisa diakukan. Setelah sempat ditahan di lapas, sekarang Lanjar menjadi tahanan rumah. Anaknya sendiri yang menjadi korban kecelakaan juga ikut trauma. Warih malu berangkat sekolah. Akhirnya minder dan susah berinteraksi lagi dengan kawan sepermainannya di SDN Karangasem III. Kondisi psikologis Warih perlu diperhatikan. Mengingat dia masih dalam masa pertumbuhan.

Inilah bukti nyata ke-abnormal-an keadilan di negeri ini. Dengan mereka yang berkuasa, keadilan tidak mempan digunakan. Sebaliknya, dengan rakyat kecil keadilan sangat ampuh menindas yang lemah. Jangan sampai kasus Minah terulang lagi.

Kasus setaraf ini saja sudah kelihatan tak adil. Gimana Century atau Sidang Pembunuhan NZ??

NB: Foto Dari Kompas

http://stat.k.kidsklik.com/data/photo/2010/01/11/3642412p.jpg

Kesaksian yang Kontroversial

Sebenarnya apa sih yang bikin kedatangan Mantan Kepala Badan Reserse dan Kriminal Polri Komjen (Pol) Susno Duadji di sidang Antasari dipermasalahkan Polri sampai semua fasilitasnya dicabut? Bajunya saat bersaksi? Jabatannya? Status beliau yang diduga menerima 10 miliar dari aliran dana Century? Atau apanya? Sampai sampai densus 88 sowan ke rumahnya segala dini hari tadi.

Susno membuat kegegeran dengan hadir dan bersaksi untuk meringankan terdakwa Antasari Azhar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam kesaksiannya, Susno buka-bukaan soal BAP Williardi Wizar, dan kasus Antasari. Secara berani beliau mengungkap adanya tekanan dalam pembuatan BAP Williardi Wizar. Yang berbuntut Susno terganjal dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik lantaran menjadi saksi bagi Antasari.

Memang serba salah. Kalau beliau tidak datang, nanti media malah memberitakan, “Kabareskrim mangkir”. Tentu tak enak didengar kan? Di media sudah dijelaskan kalau Susno sudah ijin dengan Kapolri. Lha ko malah masih masalah?

Padahal beliau sendiri mengaku menjadi saksi mewakili diri sendiri, Bersaksi atas apa yang diketahui. Dan semua terserah hakim mau menerima atau tidak. Tapi malah Susno disidangkan oleh Polri yang rencananya akan di akan dipimpin langsung Wakapolri Komjen Pol Yusuf Manggabarani atau Irwasum Irjen Nanan Soekarna.

Kasus Antasari memang mengaitkan banyak pihak dan kepentingan. Saling berkorelasi dengan berbagai kasus yang sedang banyak disorot. Banyak yang berusaha menutupi cahaya yang bisa memberi titik terang atas masalah ini. Semoga keadilan bisa segera mengungkap siapa siapa yang menjadi dalangnya. Bisa mengembalikan hak hak yang telah dicabut. Serta menghukum siapa yang seharusnya. Semoga keadilan di Indonesia bisa benar - benar melawan impunitas dan memberi kebenaran ideal secara moral dan etika. Tidak pada ceremonial saja.

Sumber Foto:

http://www.jakartapress.com/demo/news/images/9243/Kapolri-Tantang-Pengacara-KPK-Lapor-SBY.jpg

Tahun Ini Tuna Wisma Gratis Berobat ^-^

Kesehatan merupakan Hak tiap warga negara, dan kejutan di awal tahun ini adalah pemerintah mengeluarkan statement menjamin kesehatan Gelandangan dan Orang kurang beruntung lainnya gratis untuk tahun 2010. Tentu suatu kabar yang membuat sumringah banyak pihak. Hal ini disampaikan oleh bu Menteri Kesehatan sendiri, Endang Rahayu saat ikut rapat terbatas bidang kesejahteraan bersama Presiden di Istana hari ini.

Demi terselenggaranya niatan baik yang merupakan implementasi dan pelaksanaan UU Sistem Jaminan Sosial Nasional, Departemen Kesehatan bekerja sama dengan Departemen Sosial. Fungsi DepSos disini adalah mendata dan memberi surat keterangan kepada para gelandangan untuk mendapatkan Jamkesmas pada RS negeri maupun swasta yang tergabung. Di Indonesia sendiri sudah 50,3 persen yang termasuk Jamkesmas, Askes, dan Jamsostek.

Hebatnya lagi, pemerintah meluncurkan program BOK (Bantuan Operasional Kesehatan) yang targetnya 8500 Puskesmas di seluruh Indonesia. Pertahunnya Puskesmas mendapat bantuan 10 juta. dan dari 8500 itu 300 diantaranya dapat 100 juta perbulan selama 2010 ini! Puskesmas ini tersebar di 7 Kabupaten di 7 Regional, Jawa, Bali, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara dan Papua. Tentu saja mengapa Puskesmas ini "spesial" ada program tersendiri. Bisa dibayangkan berapa bear anggarannya. Lebih dari itu, bu Menteri juga ingin tiap Puskesmas memiliki perencanaan sehingga tahu masalah di daerahnya dan mensinergikan dana BOK dengan anggaran lain termasuk Pemda.

Puskesmas sendiri fungsinya bukan cuma berobat, namun agar bisa tanggap persoalan kesehatan di wilayahnya. Terlebih Puskesmas juga membantu masyarakat di lingkungannya paham akan arti penting kesehatan. Menjaga diri sendiri dan orang terdekat demi masyarakat sehat.

Semoga bantuan ini bisa terlaksana dengan baik. Dan kita juga bisa membantu mengawasi realisasinya. Agar bantuan tepat sasaran dan efektif. Jangan sampai uang negara cuma habis buat memfasilitasi petingginya saja. Hehehe.. Semoga juga bisa ada pengembangan program pensejahteraan yang lain. Sukses Bu Menteri! ^^,

Ini Nih.. Tandingannya Gurita Cikeas ^^

Hari ini, tanggal 6 Januari 2010 buku Hanya Fitnah dan Cari Sensasi, George Revisi Buku karya Setiyardi Negara launching di Hotel Cemara, Menteng, Jakarta Pusat. Buku setebal 31 halaman ini dibagikan sebanyak 200 ekslemplar gratis untuk pengunjung. Dan seperti yang dilansir okezone.com yang menghadiri hanya kalangan wartawan dan masyarakat umum biasa. Tak nampak poitisi hadir disana. Bahkan George pun menolak hadir. Dengan alasan cooling down. Wah...
Walaupun penulisnya mengatakan buku ini bukan hasil serius karena dibuat hanya dalam dua hari, tapi isinya cukup kuat mematahkan berbagai argumen dari George di Gurita Cikeas. Saya dapat bocoran mengenai point penting dalam buku tandingan ini. Mulai dari logika George yang sim salabim. Kata orang Jawa “ujug-ujug”. Hihihi...

Coba kita cek...

Halaman 14-15

“... sebelum Bank Century diambil alih oleh LPS, Boedi Sampurna, seorang cucu pendiri Pabrik Rokok PT HM Sampoerna, Lim Seng Thee, masih memiliki simpanan sebesar Rp1.895 miliar di bulan November 2008. Sedangkan simpanan Hartati Moerdaya sekitar Rp321 miliar. Keduanya sama-sama penyumbang logistik SBY dalam Pemilu lalu..”
Setiyardi menulis, darimana George tahu tentang uang simpanan Boedi Sampoerna dan Hartati Moerdaya di Bank Century? Tak jelas asal sumbernya. Dan seingat saya, Hartati Murdaya sudah mengklarifikasi tudingan atas dirinya yang disebut menyimpan dana Century.

Pada halaman 23

“Dwi Mingguan Explo dapat dijadikan indikator, sikap Partai Demokrat - dan barangkali juga, Ketua Dewan Pembinanya - terhadap Kebijakan Negara di Bidang ESDM. Misalnya, dalam pendirian pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN), yang nampaknya sangat dianjurkan oleh Redaksi Explo (c.q tulisan sdr. Noor Cholis ttg PLTN Muria)..."

Kata Setiyardi, tulisan ini jelas menggambarkan interpretasi sepihak dari penulis. Jika George bertindak cermat dalam menelaah referensi yang digunakan, tentu persepsinya tidak akan seperti itu.

Faktanya, tulisan Noor Cholis, alumnus Universitas Gajah Mada di Majalah Dwi Mingguan Explo merupakan paparan penelitiannya. Jadi tulisan itu bukanlah sikap dari Partai Demokrat. Apalagi jika dikaitkan sebagai sikap dari Presiden SBY, seperti yang tersirat dari interpretasi penulis. Sangat jauh panggang dari api.

Yang menarik adalah kritik Setiyardi terkait posisi Ibu Negara Ani Yudhoyono dalam promosi Batik Allure pada halaman 56-57, di mana George menulis:

“... Adanya potensi konflik kepentingan antara Ny Ani Yudhoyono sebagai pembina yayasan itu, dan perusahaan batik baru yang telah mengorbitkan anak dan cucunya sebagai ikon, belum banyak disorot orang...”

Di sini, Setiyardi menyindir tajam seniornya di Majalah Tempo itu dengan mencatat:
Pernyataan ini sepenuhnya merupakan spekulasi si penulis belaka. Tidak ada sumber referensi yang akurat sebagai pendukung pernyataan tersebut, karena itu harus dikesampingkan.

Publik tahu, Allure Batik memulai suksesnya berawal dari sebuah garasi di Kawasan Simpruk, Jakarta. Modal awalnya Rp100 juta. Untuk sukses, pengusaha harus punya komitmen dan pantang putus asa. Satu lagi yang terpenting, positive thinking. Begitu Ade Kartika, Wakil Direktur sekaligus co-owner Allure Batik bercerita. Sementara nama Allure dipilih langsung oleh Lisa Mihardja yang diambil dari bahasa Prancis.

(okezone.com)

Namun kesamaan dari kedua buku ini adalah sama-sama menggunakan data sekunder. Yaitu kliping media. Prolognya pun sama menggunakan kutipan. Jika Gurita Cikeas mengutip pidato Presiden SBY saat memberi penjelasan tentang ketegangan KPK dan Polri, buku Setiyardi mengutip pendapat Metro TV yang melansir pemberitaan tentang launching buku George di Yogyakarta yang dianggap mencari sensasi.
Selain karena kedua penulis merupakan mantan wartawan Tempo, saya rasa memang buku ini sama sama memanfaatkan situasi politik untuk sensasi dan popularitas buku. Jika Gurita Cikeas terbit karena mengejar event Century, buku ini keluar ya karena polemik Gurita Cikeas. Kedua buku ini seperti menggunakan jurus yang sama. Yaitu main kutip sana sini lalu membangun opini. Link untuk download buku ini menyusul yah? Masih saya cari. ^^,
Lebih dari itu semua, saya berharap dengan adanya buku yang menjadi referensi lain atas Gurita Cikeas ini mampu memberikan wawasan baru bagi masyarakat Indonesia dalam menyikapi lebih bijak kasus yang ada. In the right track also. ^-^

Gus Dur wafat, NU (harus) tetap bergairah

Berita Gus Dur wafat menyisakan perih diberbagai lapisan masyarakat. Banyak yang kehilangan Bapak Bangsa dan tokoh yang kerap membela kaum minoritas ini. Termasuk saya dan keluarga.

Beliau merupakan petinggi NU dan pencalonan adik almarhum, Gus Sholah sebagai Ketum PBNU yang baru kabarnya mendapat persetujuan dari Gus Dur. Gus Sholah sendiri sudah menggalang dukungan hingga 15 ibukota. Sudah dipersiapkan rupanya. :)

Muktamar PBNU yang akan segera di gelar di Makassar akan mencari Ketua Umum PBNU yang baru menggantikan KH. Hasyim Muzadi. Calon yang kerap didengungkan selain Gus Sholah, ada Effendi Yusuf dan Said Agil Siradj.

Gus Sholah sendiri seingat saya pernah mencalonkan sebagai Cawapres bersama Wiranto di tahun 2004. Namun sayang tidak lolos putaran kedua. Lalu Effendi Yusuf mantan anggota DPR dari fraksi partai Golkar. Said Agil Siradj sendiri merupakan Ketua PBNU yang berpikiran terbuka. Semua calon cukup kuat dan hebat hebat. Muktamar nanti pasti akan seru. Hehehe..

Semangat pembaruan Gus Dur selalu hidup disini. Dan semoga NU mendapat pemimpin baru yang lebih moderat dan bisa membawa NU terus maju seiring arus globalisasi. Amin... ^^,